4 Langkah Harmoni Mewujudkan Lingkungan Ramah Disabilitas

Sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan memperbaiki taraf pendidikannya. Kaum disabilitas juga memerlukan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tentunya, mereka ingin lingkungan sekolah yang mengerti 'kebutuhannya'. Fasilitas sekolah yang mudah diakses (toilet, tangga, desain kelas), kurikulum yang fleksibel, para pendidik yang kompeten, serta lingkungan pertemanan yang mendukung.

Di sekolah inklusi, fasilitas pendidikan anak berkebutuhan khusus belum memadai di sejumlah daerah. Di perguruan tinggi negeri belum sepenuhnya mengusung pendidikan inklusi. Studi dalam Jurnal Pekerjaan Sosial menyebutkan tantangan implementasi pendidikan inklusi antara lain:

• Perbedaan sikap dan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan inklusi;

• Keterbatasan pengetahuan dan kompetensi guru dalam layanan akademik, khususnya kepada penyandang disabilitas;

• Sarana dan prasarana lingkungan sekolah belum ramah disabilitas;

• Minimnya regulasi pendukung.

Tempat wisata ramah penyandang disabilitas sudah diterapkan di kota-kota tertentu. Tujuannya mereka tetap memperoleh pengalaman menyenangkan, meskipun memiliki keterbatasan. Tempat wisata yang mengadopsi konsep ramah disabilitas antara lain:

• Monumen nasional;

• Museum angkut;

• Museum Nasional Indonesia;

• Taman Pintar Yogyakarta;

• Kebun Raya Bogor

• Babakan Siliwangi.

Kemudahan akses di dalam lingkungan wisata sangat membantu disabilitas fisik. Tempat wisata inklusi juga menyediakan kursi roda untuk disabilitas fisik. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora menjelaskan fasilitas fisik yang ideal untuk penyandang disabilitas yaitu:

1. Susuran tangan bertujuan untuk meningkatkan keamanan disabilitas. Biasanya, susunan tangan dipasang di tangga, balik, lokasi landai, serta kamar mandi.

2. Ram adalah daratan khusus dengan kemiringan dan lebar yang spesifik. Kondisi ram tidak licin, bertekstur kasar, dilengkapi rambu dan guilding block yang mudah dipahami. Jika di dalam ruangan, sudut kemiringan ram sebesar 60 derajat atau 1 banding 10. Apabila di luar ruangan, ram mempunyai kemirinhan 50 derajat atau 1 banding 12.

3. Terdapat tempat parkir khusus kursi roda.

4. Lebar pintu minimal 90 sentimeter

5. Toilet sesuai ukuran kursi roda

Infrastruktur publik seharusnya didesain untuk kenyamanan seluruh pihak, tak terkecuali penyandang disabilitas. Fasilitas ramah disabilitas meningkatkan kemandirian, mengurangi risiko kecelakaan, serta kemudahan beraktifitas di luar ruangan. Jika kamu menemui trotoar untuk berjualan, sejatinya itulah penyalahgunaan fasilitas umum dan tentu merugikan kaum disabilitas.

Banyak jalanan, transportasi umum, taman terbuka yang belum mendukung pengguna disabilitas. Desain fasilitas umum yang ramah disabilitas meliputi:

• Tersedia guilding block dengan penempatan yang konsisten;

• Tersedia lift dan ram di pemberhentian transportasi publik;

• Trotoar luas dan bebas hambatan;

• Ukuran pintu bisa dilalui kursi roda;

• Penambahan peta taktil dan signage audio di fasilitas umum;

• Staf khusus yang membantu penyandang difabel di titik penting.

Penyandang disabilitas merasakan tantangan tersendiri ketika beribadah. Bukan hanya perkara stigma masyarakat, tetapi sebagian besar rumah ibadah belum didesain khusus dengan para disabilitas. Rumah ibadah ramah disabilitas menjadi angin segar untuk pemenuhan hak spiritual. Sebuah studi dalam Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial meneliti infrastruktur di sebuah tempat ibadah di Kabupaten Belitung.

Namun, Masjid Agung Al Mabrur perlu berbenah untuk masuk kategori rumah ibadah yang ramah bagi disabilitas. Hal yang perlu dievaluasi antara lain:

• Fasilitas di dalam masjid belum disesuaikan dengan penyandang disabilitas. Misalnya, materi khutbah tidak ada bentuk teks atau bahasa isyarat;

• Diskusi diperlukan untuk memperoleh solusi supaya standar bangunan ramah bagi difabel;

• Aksesibilitas masjid perlu dievaluasi. Contohnya, tempat parkir, jalur pemandu, ramp/bidang miring, tangga, tepi pengaman, tempat wudhu, toilet khusus, rambu, serta sistem informasi.

Harmoni sosial dan lingkungan bukan perkara yang mudah diselenggarakan. Semuanya memerlukan proses yang tidak instan. Apalagi kondisi Indonesia dengan beragam kebudayaan. Langkah perubahan diperlukan untuk menyelaraskan keadilan, terutama bagi minoritas dengan kondisi yang kadang terabaikan.