Transportasi Umum Terbatas, Warga Kota Menengah Dilema Pilih Moda

Secara biaya, transportasi umum memang jadi pilihan paling rasional. Dari IMGR 2027, Lia (31), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di perbatasan Jawa Tengah dan DIY, menyebut pengeluaran bulanannya untuk Trans Jogja bisa di bawah Rp200 ribu. Angka ini jauh lebih hemat dibanding motor yang bisa menyentuh Rp200–300 ribu per bulan atau mobil yang butuh sekitar Rp400 ribu meski hanya dipakai dua kali seminggu.

Tapi, angka murah itu gak otomatis bikin transportasi umum jadi andalan. Jangkauan Trans Jogja yang belum merata, jam operasional yang terbatas, hingga jadwal yang gak selalu pasti bikin warga gak bisa sepenuhnya bergantung padanya. Belum lagi faktor geografis, wilayah seperti Gunungkidul atau Boko yang berbukit bikin akses transportasi umum makin terbatas. KRL pun hanya menjangkau rute tertentu, seperti Kota Yogyakarta hingga Prambanan.

Keterbatasan itu akhirnya membuat kendaraan pribadi tetap tak tergantikan. Yohana, seorang Milenial yang tinggal di area Godean, perbatasan Kota Yogyakarta dan Sleman bagian barat, mengandalkan motor untuk mobilitas harian dengan radius di bawah lima kilometer. Di Batam, kondisinya bahkan lebih ekstrem. Andreas (33) menyebut mobil hampir jadi satu-satunya pilihan realistis karena jangkauan transportasi umum yang sangat terbatas.

Meski begitu, keputusan membeli kendaraan baru pun gak selalu mudah diambil. Yohana memilih menunda pembelian mobil karena ketidakpastian kondisi ekonomi. Untuk kebutuhan sehari-hari, ia menggabungkan motor dengan layanan ride-hailing yang lebih fleksibel, meski biayanya cenderung lebih tinggi.

Di tengah keterbatasan itu, kendaraan listrik (Electric Vehicle atau EV) mulai masuk dalam pertimbangan warga. Lia mengaku sudah melirik motor listrik sebagai alternatif yang lebih efisien. Salah satu faktornya, ada dua SPKLU dalam radius kurang dari satu kilometer dari rumahnya, yang bikin opsi ini terasa semakin realistis. Selain efisiensi biaya, kesadaran soal isu energi dan ketidakpastian harga BBM juga ikut mendorong pertimbangannya.

Tapi, kondisi berbeda dialami Yohana. Ia tidak menemukan SPKLU dalam radius satu kilometer dari rumahnya, sehingga kendaraan listrik belum terasa seperti pilihan yang bisa langsung dieksekusi. Bagi Yohana, EV bukan sesuatu yang sepenuhnya ditolak, tapi lebih ditempatkan sebagai opsi terakhir. Misalnya, kalau BBM benar-benar langka atau tidak tersedia. Ini menunjukkan, bahwa adopsi EV di kota menengah masih sangat bergantung pada kesiapan ekosistem, bukan semata preferensi individu.

Selain infrastruktur, ada faktor lain yang bikin warga kota menengah menahan diri untuk beralih ke kendaraan listrik. Andreas, Yohana, dan Amanda (24) yang tinggal di Solo sama-sama menyoroti soal nilai jual kembali. Kendaraan listrik diketahui punya tingkat depresiasi yang lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 30 hingga 50 persen. Ini jadi pertimbangan serius bagi mereka yang masih menempatkan kendaraan sebagai aset jangka panjang.

Risiko teknis juga ikut menghantui. Potensi biaya penggantian baterai yang sangat tinggi, bahkan bisa mendekati harga unit baru, jadi risiko yang sulit diabaikan. Dalam skenario penggantian sebagian, performa kendaraan dinilai tak akan kembali optimal karena perbedaan kondisi antar sel baterai. Kombinasi faktor ini bikin kendaraan konvensional masih terasa lebih aman dan lebih bisa diprediksi dalam jangka panjang.

Di level nasional, tren kendaraan listrik sebenarnya menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data GAIKINDO mencatat penjualan EV nasional tumbuh tujuh kali lipat dalam tiga tahun terakhir, dari 17.051 unit di 2023 menjadi 103.931 unit sepanjang 2025. Di kawasan Jabodetabek, market share EV bahkan sudah melampaui 25 persen atau sekitar satu dari empat kendaraan baru yang terjual.

Tapi, angka itu perlu dibaca dengan hati-hati. Data pembiayaan leasing dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia per Agustus 2025 menunjukkan, bahwa dari setiap Rp100 yang dipakai untuk membiayai pembelian kendaraan baru, hampir semuanya masih mengalir ke kendaraan berbahan bakar konvensional. Total pembiayaan motor listrik baru hanya Rp239 miliar, dibanding Rp86.246 miliar untuk motor konvensional. Untuk roda empat, selisihnya bahkan lebih tajam.

Ini bukan berarti EV tidak diminati, tapi minat yang ada belum cukup kuat untuk menembus hambatan masuk. Harga awal yang lebih tinggi, ekosistem pengisian dan servis yang belum merata, hingga kekhawatiran soal nilai jual kembali masih jadi tembok bagi sebagian besar segmen. Ketua APPI, Suwandi Wiratno pun mengakui bahwa adopsi EV masih terkonsentrasi di kota besar, sementara di daerah, keterbatasan infrastruktur dan daya beli masih jadi hambatan nyata.

Pada akhirnya, pilihan transportasi di kota menengah bukan soal selera, tapi soal kalkulasi. Warga di Yogyakarta, Solo, dan Batam membuktikan bahwa setiap keputusan. Dari naik Trans Jogja hingga menimbang beli motor listrik, selalu berakar pada pertimbangan biaya, infrastruktur, dan risiko jangka panjang. EV mungkin menjanjikan efisiensi, namun selama ekosistemnya belum merata dan ketidakpastian masih tinggi, transisi itu akan terus berjalan pelan. Bukan karena warganya gak mau berubah, tapi karena kondisinya belum sepenuhnya mendukung.

IDN menggelar Indonesia Summit 2026, sebuah konferensi independen yang khusus diselenggarakan untuk dan melibatkan generasi Milenial dan Gen Z di Tanah Air. Dengan tema "The Next Us: Indonesia's Leap in the Algorithmic Age". Indonesia Summit 2026 bertujuan membentuk dan membangun masa depan Indonesia dengan menyatukan para pemimpin dan tokoh nasional dari seluruh nusantara.

Indonesia Summit 2026 diadakan di Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, pada 17-18 Juni 2026. Dalam IS 2026, IDN juga meluncurkan Indonesia Millennial and Gen-Z Report 2027.

Survei ini dikerjakan oleh IDN Research Institute. Melalui survei ini, IDN Media menggali aspirasi dan DNA Milenial dan Gen Z, apa nilai-nilai yang mendasari tindakan mereka. Survei ini menjangkau responden Milenial dan Gen Z di sembilan wilayah di Indonesia, antara lain Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta Timur, Kalimantan, dan Sulawesi.