1 Tahun Prabowo, KontraS Kritik Kementerian HAM Dibentuk Cuma Gimmick

20 Okt 2025, 20:56 WIB

Masyarakat sipil menyampaikan orasi di Taman Pandangan, Monas, Jakarta Pusat soal satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. (IDN Times/Santi Dewi)

Intinya sih...

KontraS kritisi Kementerian HAM di era Prabowo hanya gimmick
Militer di era kepemimpinan Prabowo merangsek masuk ke ruang sipil
TNI menambah prajurit aktif di posisi sipil lewat revisi undang-undang

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah lembaga sosial masyarakat (LSM) pada Senin (20/10/2025) menggelar orasi dan aksi simbolik untuk memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Mereka menggelar aksi damai di Taman Pandang, Monas yang jaraknya tidak jauh dari Istana Kepresidenan.

Aksi mereka berbeda dengan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Jalan Medan Merdeka Selatan dekat IRTI Monas. Personel kepolisian tak membolehkan mahasiswa berunjuk rasa di depan Patung Kuda Jalan Medan Merdeka Barat.

Pantauan IDN Times, sejumlah anggota LSM itu membawa spanduk bertuliskan '1 Tahun Prabowo-Gibran, Nol Kemajuan Pemberantasan Korupsi'. Ada pula dua spanduk lainnya bertuliskan 'Soeharto Bukan Pahlawan'.

Sementara, di permukaan tanah dijejer ragam poster dengan ragam tulisan, mulai dari tulisan 'Omon-Omon Berantas Korupsi, Warga yang Kritis Malah Ditangkapi, 'They Said Rezim Berkelanjutan, We've Seen that as KKN Berkelanjutan', hingga 'Sampai Hari Ini Negara Terus Melindungi Pelaku Pelanggar HAM.' Selain itu, dijejer pula beberapa payung hitam yang menandakan kondisi penegakan HAM saat ini.

Koordinator badan pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya membuka orasi dengan menyebut Indonesia tidak dalam kondisi gelap. "Tetapi, Indonesia makin suram akhir-akhir ini," katanya.

1. KontraS kritisi Kementerian HAM di era Prabowo hanya gimmick

Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya. (IDN Times/Santi Dewi)

Dimas menegaskan, sejak awal pemerintahan Prabowo-Gibran tidak peduli terhadap isu penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, Prabowo pun tersandung kasus pelanggaran HAM berat masa lalu pada 1998. Maka, tak heran bila isu penegakan HAM dianggap tidak serius.

"Kami menyoroti eksistensi dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Di awal pemerintahan, kami masyarakat sipil, terutama KontraS menilai Kemenham sifatnya ilusif dan gimmick belaka," ujar Dimas.

Menurutnya, tuduhan tersebut kini menjadi kenyataan sebab pernyataan yang terlontar dari Menteri HAM, Natalius Pigai sering kali nyeleneh. Performa Kemenham untuk melakukan berbagai upaya penguatan HAM tidak terlihat.

"Hal ini sangat disayangkan sekali sebab, tidak banyak pemerintahan negara yang membentuk kementerian khusus mengenai HAM," tutur dia.

2. Militer di era kepemimpinan Prabowo merangsek masuk ke ruang sipil

Prajurit TNI ketika berkeliling saat melakukan patroli skala besar di Jakarta. (Dokumentasi TNI AD)

Catatan kritis lain dari KontraS selama satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran yakni pengaruh militer semakin menguat. Bahkan, pemerintah ikut melibatkan TNI untuk ikut mengerjakan sejumlah program prioritas. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ada 452 SPPG yang merupakan pelaksana pelayanan gizi. Itu dimiliki atau dikelola oleh TNI. Ini menunjukkan militer hari-hari ini masuk ke dalam ruang-ruang sipil," kata Dimas.

Selain itu, TNI juga dilibatkan dalam program ketahanan pangan. Jumlahnya hampir 5.800 personel TNI ke Papua selatan untuk perbantuan proyek food estate dan pembukaan lahan.

3. TNI menambah prajurit aktif di posisi sipil lewat revisi undang-undang

Patroli skala besar yang dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Darat pada 1 September 2025 atau hari ke-2 berkeliling Jakarta. (Dokumentasi TNI AD)

Dimas juga menyebut ada upaya untuk memasukan prajurit TNI aktif untuk bekerja di instansi sipil. Hal itu sudah terwujud ketika dilakukan revisi Undang-Undang TNI.

"Jadi, bertambah empat lembaga sipil. Maka, total menjadi 14 lembaga sipil yang dapat dimasuki oleh prajurit TNI sesuai UU baru," katanya.

Dalam pandangan Dimas, ada sejumlah upaya untuk memasukan militer dalam kerja-kerja sipil maupun dalam institusi sipil. Hal itu, kata Dimas, dapat mengganggu iklim dan kultur demokrasi secara lebih luas.