146 Petugas Imigrasi Dikukuhkan untuk Perangi TPPO di Desa

04 Nov 2024, 11:31 WIB

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di kantor Kemenkumham, Jakarta beserta (tengah) (IDN Times/Lia Hutasoit)

Intinya sih...

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengukuhkan 146 petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk memberikan sosialisasi tentang TPPO dan TPPM.
Pimpasa akan ditempatkan di 133 UPT Keimigrasian dan 13 Rudenim, serta akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya TPPO dan tindak TPPM.
Petugas ini akan disiapkan melalui proses pelatihan, dengan penambahan jumlah petugas yang akan dievaluasi terlebih dahulu apakah memang perlu.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengukuhkan petugas Imigrasi Pembina Desa atau Pimpasa. Sebanyak 146 petugas imigrasi ini, kata Agus, akan ditempatkan di 133 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian dan 13 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Nantinya, mereka akan diberikan tugas untuk memberi sosialisasi tentang tugas keimigrasian dan pembinaan pada masyarakat terkait potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

"Mereka terdiri dari perwakilan dari 133 UPT imigrasi, Kantor Imigrasi dan 13 di rudenim. Tugas mereka adalah yang pertama menyosialisasikan tentang tugas-tugas keimigrasian, kemudian melakukan pembinaan kepada masyarakat khususnya, karena kan kalau belum mampu untuk satu desa satu petugas imigrasi, tetapi setiap kantor wilayah imigrasi ini ada satu petugas pimpasa yang tentunya mereka mengidentifikasi wilayah kantong-kantong potensi masyarakat yang bisa menjadi korban TPPO maupun TPPM, maupun kejahatan yang lain," kata dia di Kantor Menteri Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2024).

1. Edukasi bahaya TPPO dan TPPM di jalur penyaluran PMI

Ilustrasi Pekerja yang Sedang Melakukan Audit (pexels.com/Kaboompics.com)

Nantinya petugas ini akan disiapkan, dan tentu saja melalui proses pelatihan yang menjadi bekal mereka dalam pelaksanaan tugasnya.

Mereka akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya TPPO dan tindak TPPM, khususnya melalui jalur penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural. Hingga saat ini, terdapat total 125 Desa Binaan Imigrasi di seluruh Indonesia.

2. Dapat arahan Prabowo untuk berkolaborasi

Presiden Prabowo Subianto Tinjau Area Lumbung Pangan di Merauke (dok. Sekretariat Presiden)

Dia mengatakan, jumlah petugas ini akan ditambah guna memudahkan pekerjaan. Proses penambahan akan dievaluasi terlebih dahulu apakah memang perlu. Dia juga menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar setiap kementerian bisa bekerja sama dan berkolaborasi dalam setiap pekerjaan. Termasuk juga dalam penyelenggaraan Pimpasa ini.

"Kami kemarin sudah kumpul di Magelang, Bapak Presiden sudah memberikan contoh kepada kita semua, kita harus berkolaborasi, bekerja sama dengan kementerian, lembaga yang lain untuk mewujudkan cita-cita Beliau," katanya.

3. NTT jadi salah satu wilayah prioritas

Ilustrasi istri korban TPPO asal Singkawang. (IDN Times/Teri).

Salah satu wilayan yang dijadikan prioritas penempatan Pimpasa adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana kata dia itu jadi salah satu wilayah maraknya TPPO dan TPPM. Selain itu, seluruh wilayah gerbang Indonesia juga akan diupayakan untuk diamankan.

"Tetapi kalau kejahatan narkoba dan sebagainya, tapi kan bisa dimana saja, terutama menjaga kedaulatan negara lah, dari menjaga, meminta kepada masyarakat menjadi bagian yang menjaga gerbang Nusantara adalah tugas kita, menjaga gerbang Nusantara," katanya.