3 Peserta SPPI Meninggal, Koalisi Sipil Minta Ada yang Diproses Hukum

25 Jun 2026, 15:01 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

3 Peserta SPPI Meninggal, Koalisi Sipil Minta Ada yang Diproses Hukum

Upacara pembukaan pendidikan dan latihan dasar militer bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Akademi Angkatan Udara (AAU). (www.instagram.com/@militer.udara)

Intinya Sih

Timeline

Gini Kak

Tiga peserta program SPPI meninggal saat latihan dasar militer, memicu kritik keras terhadap pelibatan TNI dalam program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang dinilai melanggar aturan.
Koalisi masyarakat sipil menuntut investigasi dan proses hukum terhadap pihak bertanggung jawab serta mendesak penghentian program bernuansa militer yang dianggap menyimpang dari prinsip koperasi.
Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan latsar militer SPPI, termasuk seleksi kesehatan, pengawasan medis, dan sistem pelaporan setelah kematian tiga peserta.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

17 Juni 2026

Peserta SPPI bernama Yonanda Muhammad Taufiq meninggal dunia akibat henti jantung saat mengikuti latihan dasar militer.

18 Juni 2026

Peserta SPPI bernama Anisa Muyassaroh meninggal dunia akibat heat stroke ketika menjalani latihan dasar militer.

23 Juni 2026

Peserta SPPI bernama Novia Rahmadhani Sihotang dinyatakan meninggal dunia karena penyakit TB saat mengikuti program pelatihan.

24 Juni 2026

Warganet memprotes metode pelatihan militer bagi peserta sipil di media sosial setelah dua peserta SPPI meninggal dunia.

25 Juni 2026

Koalisi masyarakat sipil dan Julius Ibrani mengkritik keras pelibatan TNI dalam program Koperasi Merah Putih serta mendesak investigasi dan penegakan hukum atas kematian tiga peserta SPPI. Kementerian Pertahanan menyatakan telah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program latsar militer tersebut.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Tiga orang mahasiswa yang ikut latihan untuk kerja di koperasi meninggal waktu latihan militer. Banyak orang dari kelompok masyarakat marah dan bilang tentara tidak boleh ikut terlalu jauh. Mereka mau ada orang yang diperiksa hukum. Sekarang kementerian pertahanan lagi lihat lagi cara latihannya supaya aman dan tidak ada yang sakit atau meninggal lagi.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Sejumlah LSM yang tergabung di dalam koalisi masyarakat sipil mengkritik keras pelibatan TNI yang terlalu jauh di dalam pelaksanaan program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Sebab, hal tersebut tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 mengenai TNI. Selain itu, pengelolaan koperasi sudah seharusnya dilaksanakan melalui manajemen profesional dan modern.

Direktur Indonesia Risk Centre, Julius Ibrani, menilai penyimpangan yang dilakukan TNI terkonfirmasi usai jatuh korban. Tiga peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia ketika mengikuti latihan dasar militer.

"Kematian ketiganya semakin menunjukkan tidak tepatnya sistem pendidikan militer diterapkan serampangan bagi warga sipil. Apalagi tidak ada hubungan sama sekali antara profesionalisme kerja menjalankan tugas koperasi dengan pelatihan militer," ujar Julius di dalam keterangan pada Kamis (25/6/2026).

Akibat kebijakan yang serampangan itu, kata Julius, jatuh korban jiwa. Padahal, mereka berharap bisa mendapat pekerjaan usai lulus kuliah.

1. Koalisi sipil desak ada pihak yang diproses hukum

Ilustrasi jenazah. (IDN Times/Mia Amalia)

Lebih lanjut, kata Julius, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar dilakukan investigasi dan penegakan hukum. Pelaku atau struktur komando atas pelaksanaan program latsar militer harus bertanggung jawab secara hukum.

"Karena hilangnya nyawa terjadi di bawah kendali panitia seleksi dan penyelenggara pelatihan," kata Julius.

Selain itu, program unggulan Presiden Prabowo Subianto seperti Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) harus disetop. Sebab, sudah banyak masalah yang ditimbulkan.

"Selain itu, pelatihan dasar kemiliteran di program koperasi desa merah putih sudah seharusnya dihentikan termasuk agenda-agenda militerisasi sipil lainnya," tutur dia.

2. Masuknya elemen militer merusak sistem koperasi

Direktur Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Wilayah Bali Nusa Tenggara, PT Agrinas Pangan Nusantara, Brigjen TNI (Purn) Joao Xavier Barreto Nunes, tinjau pembangunan KDMP Desa Kotabes, Kupang, NTT. (IDN Times/Putra Bali Mula)

Koalisi sipil juga menilai, program Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih sudah cacat sejak awal. Program tersebut semakin menyimpang ketika dijalankan dengan menggunakan pendekatan yang serba militer.

"Hal itu sudah pasti akan merusak esensi dari sistem perkoperasian itu sendiri yang seharusnya dijalankan berdasarkan kebutuhan anggota," kata Julius.

Ia menambahkan, program KDMP membuka lebar celah terjadinya penyimpangan yang tidak tersentuh oleh hukum. Situasi berpotensi diperparah dengan situasi sistem peradilan militer belum direformasi dan anggota TNI masih tidak tunduk pada pengadilan sipil.

3. Kemhan klaim lakukan evaluasi program latsar militer

Nama-nama calon manajer KDMP yang wafat (IDN Times/Sukma Shakti)

Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek penyelenggaraan program latihan dasar militer Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Langkah itu ditempuh setelah tiga peserta meninggal saat latsar dalam dua pekan berturut-turut.

Ketiga peserta program SPPI yang meninggal yakni Novia Rahmadhani Sihotang. Ia dinyatakan meninggal pada Selasa, 23 Juni karena mengidap penyakit TB.

Dua peserta lain yang meninggal adalah Anisa Muyassaroh dan Yonanda Muhammad Taufiq. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Sirait mengatakan Anisa meninggal pada Kamis, 18 Juni 2026. Ia disebut meninggal akibat heat stroke.

Sedangkan Yonanda meninggal pada Rabu, 17 Juni 2026. Ia meninggal akibat cardiac arrest atau henti jantung.

Sementara, langkah evaluasi yang dilakukan dimulai dari aspek penyelenggaraan program, mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus serta sistem komunikasi dan pelaporan.

Meninggalnya dua peserta SPPI menjadi sorotan luas di media sosial. Bahkan, ada yang memprotes metode pelatihan bagi calon manajer Koperasi Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih itu.

"Kurangi durasi latsarmil manajer KDKMP! Mereka sipil, bukan militer! Bahkan, sampai ada yang meninggal," demikian tulis warganet di dunia maya dan dikutip pada Rabu, 24 Juni 2026.

"Lagian, mau buka toko kok pake wamil segala, ilmu wamilnya emang mau dipake untuk apa? Udah aja si fokus ke manajemen aja," kata warganet lainnya.