41,49 Juta Orang Sudah Registrasi Biometrik untuk Nomor HP

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, Komdigi mencatat tingkat kepatuhan operator seluler mencapai 100 persen. Seluruh penyelenggara layanan telekomunikasi telah menghentikan registrasi menggunakan mekanisme lama dan beralih ke sistem pengenalan wajah atau face recognition.

Dany menyebut, kepatuhan tersebut juga terlihat dari kesiapan aplikasi dan portal registrasi milik masing-masing operator. Komdigi melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah kota, di antaranya Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Padang, dan Medan.

"Nah, Bapak-Ibu sekalian, hasil evaluasi kita selama 4 bulan terakhir, itu dari sisi tingkat compliance para penyelenggara obsel itu sudah 100 persen comply," kata dia.

Hasil pemeriksaan menunjukkan proses registrasi biometrik relatif cepat dan mudah dilakukan. Pelanggan hanya perlu memasukkan NIK dan nomor telepon, kemudian mengambil foto wajah untuk dicocokkan dengan data kependudukan melalui sistem Dukcapil.

"Itu rata-rata untuk waktu pelaksanaan registrasi biometrik, baik itu yang dilakukan di GREI, Resmi Operator Seluler, ataupun dilakukan oleh calon pengguna secara mandiri, itu waktunya hanya sekitar 1 sampai 2 menit," ujar dia.

Untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan perempuan yang mengenakan hijab, sejumlah gerai resmi operator seluler juga telah menyediakan bilik khusus. Fasilitas tersebut menjadi salah satu solusi bagi pengguna yang mengalami kesulitan melakukan pencocokan wajah dengan foto KTP sebelumnya.

Selain itu, Komdigi bersama operator seluler dan Dukcapil telah menyelesaikan uji coba registrasi biometrik bagi anak berusia di bawah 17 tahun. Layanan melalui portal web tersebut mulai dapat digunakan pada Oktober 2026.

"Alhamdulillah gitu ya. Itu juga sudah berjalan, baik itu yang tadi registrasi yang di atas 17 tahun dan sekarang web portal untuk registrasi di bawah usia 17 tahun juga sudah bisa dilaksanakan," kata dia.

Dalam pelaksanaan di lapangan, Komdigi menemukan sejumlah kendala yang menyebabkan pelanggan gagal melewati proses verifikasi biometrik. Salah satunya dialami pengguna yang mengalami perubahan kondisi wajah akibat kecelakaan atau operasi plastik, sehingga foto terbaru tidak lagi sesuai dengan data yang tersimpan di Dukcapil.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pelanggan diminta melakukan perekaman wajah ulang di Dinas Dukcapil terdekat. Dengan begitu, data kependudukan dapat diperbarui sesuai kondisi terkini dan proses registrasi nomor seluler bisa dilanjutkan.

"Jadi waktu pada saat pengambilan foto eKTP waktu itu mungkin wajahnya misalnya belum dapat perubahan tapi sekarang karena dilakukan operasi plastik ya mereka sudah melakukan perekaman di Dinas Dukcapil terdekat dan sekarang sudah bisa melakukan registrasi," ujar dia.

Kendala serupa juga dialami sejumlah perempuan yang ketika merekam foto KTP belum mengenakan hijab, tetapi saat melakukan registrasi biometrik sudah mengenakannya. Operator seluler menyediakan dua alternatif penyelesaian, yakni melakukan perekaman foto ulang atau memanfaatkan bilik khusus di gerai layanan.

Di sisi lain, Komdigi menemukan upaya sejumlah oknum untuk mengelabui sistem verifikasi wajah. Modusnya antara lain menggunakan foto KTP yang telah dimodifikasi dengan teknologi kecerdasan buatan serta memanfaatkan rekaman video untuk melewati tahapan pemeriksaan.

Dany mengatakan operator seluler telah memperkuat sistem keamanan dengan teknologi liveness detection dan Presentation Attack Detection (PAD). Sistem tersebut memastikan foto yang digunakan berasal dari pengambilan gambar secara langsung, bukan hasil manipulasi atau rekaman yang sebelumnya sudah tersedia.

"Jadi isu-isu terhadap tadi misalnya ada yang menggunakan, mencoba-coba menggunakan foto foto yang bukan live gitu ya baik itu secara perekaman ataupun foto KTP yang dimodifikasi dengan teknologi defect dan lain-lain itu sudah bisa diantisipasi artinya ditolak tidak dapat melakukan registrasi secara biometrik," ujar dia.

Selain persoalan manipulasi foto, Komdigi menemukan praktik penjualan kartu perdana yang sudah terdaftar dan aktif menggunakan identitas pribadi pedagang. Temuan tersebut terungkap dalam pemeriksaan lapangan di sejumlah daerah, termasuk Yogyakarta.

Praktik tersebut berpotensi merugikan konsumen karena nomor yang dibeli tidak terdaftar menggunakan identitas pemilik sebenarnya. Bahkan, pengguna dapat mengalami kendala ketika hendak mengakses layanan apabila nomor tersebut bermasalah atau dinonaktifkan.

Dany meminta operator seluler memperketat pengawasan terhadap distributor, agen, gerai, hingga pedagang perorangan. Kartu perdana harus dipasarkan dalam kondisi belum aktif agar proses registrasi dilakukan langsung oleh pengguna dengan identitas yang sah.

"Dan juga bagi masyarakat kami juga menghimbau agar tidak meminjamkan atau bahkan menjual identitas pribadinya untuk keperluan registrasi karena kalau ini dilakukan dan nomor yang diaktifkan atas identitas yang tanpa hak ini untuk kejahatan online seperti penipuan nah ini kan nanti akan menimbulkan konsekuensi hukum juga bagi pemilik identitasnya," kata dia.