5 Jurus KPU Siapkan Pemilu 2019, Fasilitas Disabilitas Hingga Kampanye

Kepala Biro Teknis dan Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nur Syarifah mengatakan pihaknya sudah menugaskan KPU daerah untuk mensosialisasikan pemilu.

“Kalau sosialisasi itu sudah kita lakukan, untuk di tingkat desa dan sebagainya tidak dilakukan oleh KPU RI, tetapi dilakukan oleh teman-teman di tingkat kabupaten kota,” ujar dia kepada IDN Times di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (12/12).

Bahkan, menurut Syarifah, sosialisasi tersebut sampai ke lokasi bencana, ”Bukan hanya di perkotaan, masyarakat desa dan masyarakat terdampak bencana juga diberikan sosialisasi seperti di Lombok, NTB.” 

Perihal fasilitas untuk penyandang disabilitas, menurut Syarifah, pihaknya sudah menyiapkan template kusus untuk tunanetra.

“Disediakan juga untuk disabilitas tunanetra template surat suara, khususnya. Jadi template itu ditempelkan di surat suara akan ada huruf brailer nya angka satu dan angka dua itu untuk tunanetra,” kata dia.

Selain itu, KPU memastikan untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus di atas permukaan yang datar, agar memudahkan pada proses pencoblosan bagi para pemilih disabilitas dan berkebutuhan khusus lainnya.

Perihal kampanye hitam, KPU mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat agar terus memantau masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Pengawasan itu adalah Bawaslu jadi kita hanya bisa mengimbau kepada masyarakat dan juga kepada paslon, bahwa kampanye itu bagian dari pendidikan politik. Jadi harus nya dia lebih fokus kepada isu-isu program dan visi misinya,” kata Syarifah.

Bagi masyarakat yang penasaran dengan dana kampanye pasangan calon, Syarifah mengimbau, agar masyarakat memantau langsung ke laman resmi KPU RI.

“Di website KPU juga ditayangkan, di situ bisa dicek langsung kalau ada masyarakat yang penasaran,” tutur dia.

Masyarakat bisa mengakses jejaring berikut, untuk melihat dana kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden: www.infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/dana-kampanye.

Syarifah juga menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, sebagai bagian dari pengawasan terjadinya pelanggaran kampanye.

“Kalau kemudian masyarakat merasa laporan dana kampanye nya tidak sesuai, misalnya kok dia melaporkan Rp10 miliar, sementara dia sudah pasang spanduk dan billboard di mana-mana, itu kan bisa ada dugaan pelanggaran, itu bisa kemudian disampaikan ke Bawaslu untuk ditangani,” tungkas dia.

Yuk kita berpartisipasi dalam pemilu dan mengawasi pelanggaran kampanye. Kalau bukan kita, siapa lagi guys.