Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, bersama Ketua Dewan Pengarah Satgas PRR, Sugiono, dalam rapat koordinasi di Posko Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/10/2026). (dok. Tim Media Satgas PRR)
Kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem menjadi perhatian karena sejumlah daerah di Aceh masih menjalankan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah telah menyusun Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Aceh sebagai panduan strategis pemulihan 18 kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi selama periode 2026–2028.
Berdasarkan Inpres Nomor 18 Tahun 2025 dan Keppres Nomor 1 Tahun 2026, dokumen tersebut mengusung prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable. Fokus pemulihannya mencakup pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, perbaikan infrastruktur vital seperti jalan dan jembatan, normalisasi sungai, serta pemulihan layanan dasar dan ekonomi lokal.
Pembiayaan pemulihan juga didukung tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan.
Secara keseluruhan, Aceh menerima tambahan TKD tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,65 triliun. Dana tersebut terdiri dari Rp824,82 miliar untuk pemerintah provinsi dan sisanya disalurkan langsung ke kas kabupaten/kota.
Penggunaannya wajib diselaraskan dengan pedoman Renduk PRRP. Lebih dari separuh anggaran tambahan tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi infrastruktur fisik, terutama perbaikan jalan rusak dan jaringan irigasi guna mendukung kembali aktivitas ekonomi masyarakat.
Tambahan TKD merupakan dana dari APBN yang disalurkan ke rekening kas umum daerah di luar alokasi transfer rutin tahunan. Kebijakan ini mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2026, yang mencakup tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) beserta penyelesaian kurang bayarnya, Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, serta tambahan Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas PRR, dana tersebut disalurkan untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah dan diprioritaskan bagi penanganan darurat serta rekonstruksi pascabencana.
Dengan kesiapsiagaan menghadapi ancaman cuaca ekstrem, pemerintah berharap keselamatan masyarakat tetap terjaga dan proses rehabilitasi serta rekonstruksi di Aceh dapat terus berjalan. (WEB)