Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

WALHI Desak Pemerintah Tak Gegabah Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon

2 min read
WALHI Desak Pemerintah Tak Gegabah Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon
Badak Jawa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. (Dokumentasi Puspen TNI)
  • WALHI meminta pemerintah tidak terburu-buru memindahkan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.

  • Ancaman tsunami dan aktivitas geologis perlu dikaji secara komprehensif, bukan langsung dijadikan alasan relokasi.

  • WALHI mendorong penguatan pemantauan, peringatan dini, skenario penyelamatan, serta perlindungan habitat badak Jawa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) meminta pemerintah tidak terburu-buru memindahkan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo. Ancaman tsunami dan aktivitas geologis dinilai tidak bisa menjadi pembenaran untuk melakukan relokasi tanpa kajian risiko dan persiapan penyelamatan satwa yang matang.

WALHI menilai, pemerintah seharusnya memprioritaskan perlindungan badak di habitat alaminya.

"Bagi kami yang paling memungkinkan adalah melakukan penguatan terhadap perlindungan badak Jawa di habitat alaminya, bukan dengan terburu-buru memindahkan mereka tanpa adanya kajian yang matang, alasan yang jelas terkait pemindahan tersebut," kata Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah kepada IDN Times, Selasa (17/11/2027).

  1. 1. Ancaman tsunami bukan alasan relokasi terburu-buru

    Aliran sungai jernih di tengah hutan hujan Taman Nasional Ujung Kulon, Banten
    Aliran sungai di hutan hujan Taman Nasional Ujung Kulon, satu-satunya rumah badak jawa (Achmad Soerio Hutomo / Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

    Umi mengatakan, ancaman tsunami maupun aktivitas geologis memang perlu diperhitungkan. Namun, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan kajian risiko secara komprehensif, termasuk memetakan wilayah rawan bencana sebagai dasar penyusunan langkah penyelamatan.

    "Memang seperti ancaman tsunami ataupun aktivitas geologis itu perlu diperhitungkan, tapi bukan kemudian menjadi alasan melakukan relokasi secara terburu-buru, ya, dari habitatnya," kata dia.

  2. 2. WALHI minta pemerintah siapkan skenario evakuasi

    ilustrasi badak Jawa di Ujung Kulon (ujungkulon.net)
    ilustrasi badak Jawa di Ujung Kulon (ujungkulon.net)

    Dia mendorong pemerintah memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mengantisipasi bencana. Pemerintah juga perlu menysiqpkann skenario penyelamatan satwa dalam kondisi darurat sehingga ancaman bencana tidak langsung dijawab dengan pemindahan permanen ke kawasan berbeda.

    "Nah, untuk saat ini mungkin pemerintah bisa melakukan misalnya memperkuat sistem pemantauan atau peringatan dini, menyiapkan skenario penyelamatan satwa dalam kondisi darurat gitu ya," kata dia.

  3. 3. Pemulihan habitat alternatif harus diprioritaskan

    WALHI Desak Pemerintah Tak Gegabah Pindahkan Badak Jawa dari Ujung Kulon
    Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hasim Djojohadikusumo (kiri), Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat (kanan). (IDN Times/Irfan Fathurohman)

    Selain sistem peringatan dini, WALHI mendorong pemulihan kawasan yang berpotensi menjadi tempat perlindungan alternatif di dalam bentang alam yang sama. Menurut Umi, pemerintah juga perlu mengkaji pengembangan populasi badak Jawa dengan tetap mengutamakan keamanan ekologis.

    "Nah, perlu ada juga kajian mengenai pengembangan populasi dari apa namanya? Dari badak Jawa itu dengan habitat yang ada secara aman gitu, secara ekologis dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian gitu," kata dia.

    Rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, disampaikan Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).

    Hashim menilai keberadaan Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu ancaman bagi kelangsungan hidup badak Jawa apabila terjadi tsunami akibat gempa atau letusan gunung. Pemerintah berencana menawarkan proyek relokasi tersebut kepada investor melalui skema pendanaan konservasi. Hasim menyebut skema pendanaan itu berpotensi melibatkan lembaga donor, sebagaimana kerja sama Indonesia dengan Norwegia dalam perlindungan hutan.

Related Articles

See More