Kemenko Kumham Imipas Rekomendasikan HAM ke 50 Kementerian Lembaga

Kemenko Kumham Imipas menyerahkan rekomendasi kebijakan hukum dan HAM kepada 50 kementerian serta lembaga, meningkat dari 39 instansi pada tahun sebelumnya.
Rekomendasi meminta isu hukum dan HAM dimasukkan ke program masing-masing instansi; Kemenko juga menerima laporan tahunan untuk memantau pelaksanaannya.
Kemenko Kumham Imipas mengoordinasikan penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu, tanpa mengambil alih kewenangan penyelidikan Komnas HAM maupun penyidikan Kejaksaan Agung.
Jakarta, IDN Times – Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyerahkan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) kepada 50 kementerian dan lembaga.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, rekomendasi tersebut disusun karena persoalan hukum dan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab kementerian yang membidangi kedua hal tersebut, tetapi juga seluruh kementerian dan lembaga negara.
"Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah hukum dan masalah HAM itu adalah masalah yang menyangkut seluruh kementerian, seluruh lembaga, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga negara, termasuk juga lembaga-lembaga independen," kata Yusril di konferensi pers, dalam acara Penyampaian Rekomendasi Kebijakan oleh Kemenko Kumham Imipas, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
1. Tahun ini rekomendasi diserahkan kepada 50 kementerian dan lembaga

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyerahkan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) kepada 50 kementerian dan lembaga (IDN Times/Cantika Lutfiah) Yusril menjelaskan, jumlah kementerian dan lembaga yang menerima rekomendasi kebijakan tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, rekomendasi diberikan kepada 39 kementerian dan lembaga, sedangkan tahun ini jumlahnya mencapai 50 instansi.
Menurut Yusril, rekomendasi tersebut memuat sejumlah persoalan hukum dan HAM yang perlu dimasukkan ke dalam program, serta kegiatan masing-masing kementerian dan lembaga.
"Kalau bidang hukum pasti semua kementerian lembaga berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Begitu juga masalah HAM itu akan menyangkut banyak sekali kementerian lembaga, karena masalah HAM bukan semata-mata tugas dari Kementerian HAM," ujar dia.
Yusril mencontohkan, TNI dan Polri memiliki tanggung jawab untuk melindungi HAM. Begitu pula Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, serta Kementerian Kesehatan.
2. Kemenko Kumham Imipas menerima laporan pelaksanaan rekomendasi setiap tahun

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, Jakarta (17/11/2026)(IDN Times/Cantika Lutfiah) Selain memberi rekomendasi, Kemenko Kumham Imipas juga menerima laporan dari setiap kementerian dan lembaga mengenai pelaksanaan atau penyerapan kebijakan di bidang hukum dan HAM. Laporan tersebut menjadi bagian dari upaya koordinasi untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi yang diberikan telah diterapkan oleh masing-masing instansi.
"Oleh karena itu, rekomendasi kami berikan dan setiap tahun kami juga menerima laporan tentang pelaksanaan, atau penyerapan dari hal-hal terkait dengan masalah hukum dan HAM pada kementerian masing-masing," kata Yusril.
Yusril menjelaskan, koordinasi diperlukan agar kebijakan pemerintah di bidang hukum dan HAM dapat dijalankan secara menyeluruh, bukan hanya sebatas rekomendasi tertulis.
3. Kemenko Kumham Imipas juga mengoordinasikan penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menyerahkan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) kepada 50 kementerian dan lembaga (IDN Times/Cantika Lutfiah) Yusril menyebut, terdapat tugas tambahan bagi Kemenko Kumham Imipas dalam pelaksanaan rekomendasi tahun ini, yakni koordinasi penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu.
Ia menegaskan, Kemenko Kumham Imipas tidak mengambil alih tugas penyelidikan maupun penyidikan. Masing-masing lembaga tetap menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan. Menurut dia, pihaknya hanya bertugas mengoordinasikan pihak-pihak terkait agar penanganan kasus tersebut berjalan dengan baik.
Yusril mencontohkan tugas-tugas tersebut dijalankan beberapa lembaga, seperti Komnas HAM bertugas melakukan penyelidikan, sedangkan Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan.
"Bukan kami mau tangani langsung, tugas kami mengkoordinasikan semua itu, agar semua program di bidang HAM dan di bidang hukum itu dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya," ujar dia.
Dalam kegiatan ini, turut hadir secara langsung sejumlah wakil menteri, gubernur dari berbagai daerah seperti Gubernur Bali, Sulawesi Utara, juga bupati dan walikota.


























