Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

PDIP Wanti-wanti Prabowo soal Wapres Baru Usai Polemik Gibran

3 min read
PDIP Wanti-wanti Prabowo soal Wapres Baru Usai Polemik Gibran
Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mendesak Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai Wakil Presiden. (IDN Times/Amir Faisol).
  • Komarudin Watubun menyebut penentuan wapres pengganti Gibran merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

  • MPR menyetujui sidang paripurna pemilihan wapres baru digelar pada 9 Desember 2026.

  • Prabowo wajib mengirim dua nama calon wapres kepada MPR paling lambat 25 November 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun menyatakan, tidak mau berkomentar lebih jauh mengenai siapa wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang resmi menanggalkan jabatan tersebut pada Kamis (12/11/2026).

Komarudin menegaskan, calon wapres pengganti Gibran merupakan hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, PDIP tak mau berkomentar banyak mengenai urusan tersebut.

"Saya, urusan wapres, no comment ya, karena itu hak prerogatif Presiden itu, jadi biar Presiden menentukan calonnya yang bisa sejalan dengan Presiden," kata Komarudin di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

  1. 1. Jangan pilih wapres hanya orientasi kekuasaan

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun (IDN Times/Amir Faisol)
    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun (IDN Times/Amir Faisol)

    Meski begitu, Komarudin mengingatkan Prabowo agar polemik ijazah Gibran menjadi pengalaman berharga. Peristiwa ini tidak boleh terulang lagi.

    Dia mengatakan, pemilihan wapres Prabowo pada Pilpres 2024 juga terkesan hanya berorientasi kekuasaan sehingga urusan pemerintahan justru menjadi kacau.

    "Yang penting pengalaman kemarin tidak boleh terulang lagi kan, karena kemarin lebih ke orientasi kekuasaan, akhirnya orang, praktik negara menjadi kacau balau. Jadi kalau untuk pengajuan wapres baru, saya nggak komentar, itu hak prerogatif Pak Prabowo sebagai Presiden," kata Legislator Fraksi PDIP itu.

  2. 2. Pemilihan wapres baru digelar 9 Desember

    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). (IDN Times/Amir Faisol)

    Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyetujui usulan Presiden Prabowo agar pelaksanaan sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka digelar pada Rabu, 9 Desember 2026.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, usulan tersebut tertuang dalam surat yang dikirimkan Presiden Prabowo ke MPR yang ditindaklanjuti dalam rapat gabungan hari ini.

    "Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan presiden, jabatan wakil presiden, dan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember mundur satu minggu," kata Muzani dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

    Muzani menyampaikan, rapat gabungan MPR juga menyetujui bahwa proses pelantikan Wapres Terpilih akan dilakukan oleh MPR, sesuai amanat konstitusi. Kemudian, rapat gabungan hari ini juga menyetujui panitia ad hoc yang akan diketuai oleh Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul.

    Nantinya, Bambang Pacul akan didampingi dua orang wakil ketua, dengan keanggotaan 36 orang dari Fraksi MPR dan kelompok DPD. Adapun, tim verifikasi dikoordinasi oleh Wakil Ketua MPR RI Fraksi NasDem, Lestari Moerdijat dan diketuai oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman dan sekretaris dari PDIP.

    "Memang ini adalah praktik penyelenggaraan ketatanegaraan baru, belum pernah terjadi sejak reformasi presiden atau wakil presiden dipilih oleh Majelis, baru kali ini dipilih oleh Majelis sehingga perlu ada penyesuaian dan persiapan yang lebih matang," kata Muzani.

  3. 3. Prabowo maksimal kirim nama cawapres 25 November

    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/11/2026). (IDN Times/Amir Faisol)

    Muzani menegaksan, dua nama calon wakil presiden maksimal harus disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 25 November 2026. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024.

    Merujuk pada ketentuan Pasal 136 Tata Tertib (Tatib) Peraturan MPR Nomor 1 2024, Presiden dapat mengirim dua usulan nama tersebut paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraaran Sidang Paripurna MPR. Artinya sesuai ketentuan itu, maka nama calon wapres tersebut sudah diterima MPR pada Rabu 25 November 2026.

    "Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25 hari Rabu bulan November 2026," kata Muzani.

    Politikus Gerindra itu juga menegaskan, bahwa Prabowo wajib mengirim dua nama calon sesuai ketentuan yang diatur konstitusi. "Namanya harus dua sesuai Undang-Undang Dasar," kata Muzani. 

Related Articles

See More