Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

Prabowo Minta Pemilihan Cawapres Baru Diundur, Yusril: Waktu Tak Cukup

3 min read
Prabowo Minta Pemilihan Cawapres Baru Diundur, Yusril: Waktu Tak Cukup
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, Jakarta (17/11/2026)(IDN Times/Cantika Lutfiah)
  • Presiden Prabowo Subianto meminta MPR mengundur pemilihan wakil presiden baru karena membutuhkan waktu menyeleksi dua kandidat dan berkonsultasi formal dengan partai pengusung Pilpres 2024.

  • Rapat gabungan pimpinan MPR, DPR, dan DPD mengubah jadwal pemilihan wakil presiden dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026; Presiden wajib mengajukan dua nama paling lambat 25 November.

  • Yusril menegaskan pengajuan dua calon wakil presiden merupakan kewenangan Presiden, sementara partai dapat mengusulkan tokoh, termasuk dari luar koalisi, tanpa menentukan pilihan akhir.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Prabowo tidak punya cukup waktu untuk menyeleksi siapa dua orang yang akan diajukan kepada MPR sebagai wakil presiden dalam jangka waktu paling lama 14 hari.

Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat kepada MPR untuk mengajukan permohonan pengunduran waktu tentang pemilihan wakil presiden baru.

"Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk pertama, berbicara dengan partai-partai pengusul calon presiden wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 yang lalu, walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, tapi secara formal itu belum ada rapat-rapat dengan partai koalisi yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 yang lalu," ujar Yusril dalam keterangannya kepada media, dalam acara Penyampaian Rekomendasi Kebijakan yang diselenggarakan Kemenko Kumham Imipas, di Jakarta, Selasa (17/11/2026)

  1. 1. DPD, MPR, dan DPD sudah adakan rapat gabungan

    Ilustrasi rapat DPR (IDN Times/Shemi)
    Ilustrasi rapat DPR (IDN Times/Shemi)

    Yusril mengatakan, berdasarkan ketentuan pasal 8 dari Undang-Undang Dasar 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari setelah terjadinya kekosongan wakil presiden.

    Sementara itu, dalam waktu paling lambat tiga hari dari kekosongan posisi tersebut, pimpinan MPR, DPR, dan DPD harus menggelar rapat gabungan untuk menentukan jadwal pemilihan wakil presiden yang baru.

    Menurut dia, rapat gabungan tersebut telah dilaksanakan dengan keputusan awal bahwa sebelumnya pemilihan wakil presiden baru akan dilaksanakan pada 2 Desember 2026.

    "Dan itu sudah dilakukan kemarin dan sudah diputuskan bahwa sebelumnya pemilihan presiden yang baru akan dilaksanakan pada tanggal sebelumnya pada tanggal 2 Desember," kata dia.

  2. 2. Pemilihan wakil presiden dilaksanakan pada 9 Desember 2026

    Prabowo Minta Pemilihan Cawapres Baru Diundur, Yusril: Waktu Tak Cukup
    Ilustrasi KPU (IDN Times/Sukma Shakti)

    Berdasarkan hasil akhir rapat gabungan oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPD tersebut, pemilihan wakil presiden baru disepakati akan dilaksanakan pada 9 Desember 2026.

    Putusan perubahan jadwal tersebut menyusul permohonan pengunduran waktu yang diajukan Presiden Prabowo Subianto kepada MPR. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada nama yang diusulkan oleh presiden untuk mengisi posisi wakil presiden.

    "Dengan demikian, Presiden akan mengajukan dua nama itu selambat-lambatnya pada tanggal 25 November sekarang. Jadi memenuhi ketentuan paling lambat 14 hari sebelum pemilihan itu," kata Yusril.

  3. 3. Tidak boleh ada campur tangan pihak lain dalam pemilihan cawapres

    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). (IDN Times/Ilman Nafi'an)
    Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

    Yusril mengatakan, kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR sepenuhnya berada di tangan Presiden.

    Dalam hal ini, partai politik maupun gabungan partai pengusung pasangan calon pada Pilpres 2024 tetap dapat mengajukan nama sebagai bentuk dinamika demokrasi. Akan tetapi, keputusan pemilihan tetap ada di tangan presiden dan tidak bisa dicampurtangani oleh orang lain.

    "Setelah diusulkan ya sepenuhnya adalah kewenangan presiden untuk memilih dan kita harus menghormati kewenangan presiden itu," ujar dia.

  4. 4. Calon yang diusung tidak harus dari koalisi partai

    Ilustrasi bendera partai politik (IDN Times/Bendera Parpol peserta Pemilu 2024)
    Ilustrasi bendera partai politik (IDN Times/Bendera Parpol peserta Pemilu 2024)

    Yusril mengatakan, nama yang diusulkan untuk menjadi calon wakil presiden tidak harus berasal dari koalisi partai.

    Partai politik atau gabungan partai dapat mengusulkan nama atau tokoh di luar anggota partai tersebut, selama dinilai pantas untuk dicalonkan sebagai wakil presiden.

    "Ya, bisa aja diusulkan kepada Presiden, mungkin dia seorang tokoh yang dinilai oleh salah satu partai atau gabungan partai pengusul itu pantas untuk dicalonkan sebagai Wakil Presiden. Namanya diserahkan kepada Presiden, tapi yang memutuskan adalah Presiden sendiri," kata Yusril.

Related Articles

See More