Ada 98 Perkara TPPO Tercatat hingga Agustus 2026, Modus Makin Rumit

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyebut Polri mencatat 385 perkara TPPO sepanjang 2025. Sementara pada Januari hingga 19 Agustus 2026 terdapat 98 perkara. Data tersebut menjadi dasar dorongan penguatan deteksi korban sejak tahap awal.

“Dalam penanganan TPPO, ukurannya bukan hanya seberapa banyak perkara yang ditindak, tetapi bagaimana kita mampu mendeteksi korban sejak awal, memutus jaringan, memberikan perlindungan, serta memastikan korban dapat kembali dan berintegrasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Djamari.

Arifah menyebut perdagangan orang kini menghadapi tantangan dari penggunaan teknologi digital dan media sosial. Karena itu, pencegahan tidak cukup mengandalkan penindakan, tetapi perlu penguatan kapasitas pemerintah serta keterlibatan masyarakat dalam mengenali dan menghindari berbagai modus.

“Sebagai Koordinator Pencegahan TPPO, Kemen PPPA terus memperkuat upaya pencegahan melalui peningkatan kapasitas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, penguatan pencegahan berbasis masyarakat, serta kolaborasi multipihak,” ujar Arifah.

Pemerintah mendorong sistem data TPPO terpadu untuk memperjelas pembagian tugas, memperkuat koordinasi, dan memantau penanganan secara lebih menyeluruh. Penguatan juga diarahkan melalui dashboard bersama agar perkembangan kasus dapat dipantau lintas sektor.

“TPPO semakin kompleks dan kita membutuhkan penanganan yang semakin komprehensif. Penegakan hukum penting, tetapi juga diperlukan penguatan intervensi dalam berbagai aspek, mulai dari perlindungan korban, rehabilitasi, pemulangan, hingga reintegrasi,” ujar Pratikno.