Ada Kans Pemilu Proposional Tertutup, KPU Minta Baliho Tak Dipasang

29 Des 2022, 13:45 WIB

Ilustrasi penyelenggara pemilu. (IDN Times/Sukma Shakti)

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari, mengimbau kepada seluruh pihak untuk menahan diri tidak memanfaatkan alat peraga kampanye sebelum jadwalnya.

Selain tidak sesuai tahapan, Hasyim menjelaskan, tidak menutup kemungkinan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 nanti bakal diberlakukan proposional tertutup.

"Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan, jadi gak relevan," kata dia dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022).

1. KPU imbau semua pihak menahan diri tak pasang baliho kampanye

Lambang Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menurut Hasyim, jika pemilu memberlakukan proposional tertutup, tidak lagi ditampilkan nama-nama dan foto calon legislatif. Oleh sebab itu, dia mengimbau untuk menahan diri tidak memasang baliho atu iklan kampanye.

"Karena namanya gak muncul lagi di surat suara. Gak coblos lagi nama-nama calon. Yang dicoblos hanya tanda gambar parpol sebagai peserta pemilu. Sehingga di banyak diskusi sering kami sampaikan kami berharap kita semu menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu sistemnya kembali tertutup. Sudah lumayan belanja-belanja pasang baliho, pasang iklan, namanya gak muncul di surat suara," ujar dia.

2. Dinamika kepemiluan masih terbuka lebar

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Hasyim mengatakan, peluang sistem proporsional tertutup tersebut terbuka lebar seiring dengan berbagai gugatan yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya kira ingat semua bahwa sistem pemilu kita, proporsional terbuka dan itu sudah dimulai sejak Pemilu 2009 dan dimulainya berdasarkan putusan MK bukan di UU. Semuanya di UU sistemnya proporsional tertutup, dan dibuka oleh MK," tutur dia.

"Dengan begitu, kira-kira polanya kalau yang membuka itu MK, ada kemungkinan yang menutup MK," sambung Hasyim.

3. Hasyim imbau jajarannya tak mengeluh

Ketua KPU, Hasyim Asy'ari (IDN Times/Aryodamar)

Lebih lanjut, Hasyim juga meminta kepada jajarannya untuk tetap profesional menyiapkan kontestasi politik Pemilu 2024, meskipun mendapat berbagai pelaporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Kami di KPU pusat selalu menyampaikan kepada teman-teman di jajaran KPU Provinsi, kabupaten/kota, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah mengeluh, dan jangan pernah kemudian sakit hati kalau kita ini dilaporkan ke Bawaslu, diadukan ke DKPP, diadukan ke PTUN, ke Mahkamah Konstitusi," kata dia.

Hasyim menjelaskan, menjadi anggota KPU merupakan tugas berat. Sehingga dia mengimbau kepada jajarannya untuk tidak mengeluh dan tetap profesional supaya kontestasi politik 2024 bisa berjalan dengan lancar.

"Karena sudah tau di Undang-Undang itu risiko yang harus ditanggung, jadi kalau sudah mau mendaftar jadi anggota KPU, jangan kepalang tanggung," imbuh dia.