Ada Fenomena Sekolah Sepi, DPR Desak Pemerintah Tata Ulang Distribusi
- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendesak pemerintah menata ulang distribusi sekolah agar hak anak untuk mendapat akses pendidikan tetap terjamin di seluruh daerah.
- Pemerintah diminta melakukan pemetaan akurat dan evaluasi terukur terhadap satuan pendidikan, termasuk pemerataan guru serta peningkatan mutu pembelajaran dan sarana prasarana.
- Fenomena sekolah negeri kekurangan siswa terjadi di beberapa wilayah Bali, mendorong wacana penggabungan sekolah sepi peminat dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dan kebutuhan masyarakat.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah menata kembali distribusi satuan pendidikan di setiap daerah, dengan mempertimbangkan hak anak untuk memperoleh akses pendidikan.
Pernyataan ini disampaikan Lalu Hadrian Irfani menyikapo fenomena penurunan penerimaan siswa baru di sekolah negeri yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Menurut dia, evaluasi terhadap kemungkinan penggabungan sekolah harus dilakukan secara terukur.
"Pemerintah perlu menata kembali distribusi satuan pendidikan secara hati-hati dengan tetap mengutamakan hak anak untuk memperoleh akses pendidikan," kata Lalu Hadrian kepada wartawan, Kamis (16/7/2026).
1. Pemerintah harus melalukan pemetaan yang akurat
Menurut dia, sekolah negeri yang jumlah siswanya sangat sedikit, bukan semata-mata karena minat masyarakat terhadap sekolah tersebut menurun.
Terdapat sejumlah faktor, di antaranya adalah penurunan angka kelahiran, perpindahan penduduk, persebaran sekolah yang tak proporsional, hingga kualitas dan daya saing satuan pendidikan di daerah tersebut.
"Pemerintah perlu melakukan pemetaan yang akurat di setiap daerah agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata Politikus PKB itu.
2. Evaluasi harus dilakukan secara terukur
Di samping itu, Ketua DPW PKB NTB itu menilai, pemerintah perlu melelakukan evaluasi secara serius pada satuan pendidikan nasional.
Ia meminta pemerintah melakukan peningkatan mutu pembelajaran, pemerataan guru, serta penguatan sarana dan prasarana. Menurut dia, evaluasi harus dilakukan secara terukur.
"Melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat, sehingga solusi yang diambil tidak hanya efisien dari sisi anggaran, tetapi juga menjamin layanan pendidikan tetap optimal," kata dia.
3. Fenomena SD negeri sepi juga terjadi di Bali
Persoalan sekolah negeri yang kekurangan siswa terjadi di sejumlah wilayah Bali dan menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Salah satunya, kasus kekurangan siswa terjadi di SDN 5 Pohsanten, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Sejak hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sekolah ini hanya terdapat dua orang siswa baru. Fenomena serupa terjadi di Kabupaten Karangasem.
Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, mengungkapkan fenomena sekolah minim peminat ini bukan kejadian baru, melainkan berulang setiap tahun.
Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini, Dinas Pendidikan (Disdik) setempat mengirimkan surat terkait sekolah-sekolah yang masih memiliki kuota kosong. Namun, tidak semua siswa yang diterima di sekolah negeri mendapat tempat sesuai keinginan mereka. Sebab banyak siswa justru diterima di sekolah yang sebenarnya tidak mereka daftar.
Suwirta melirik rencana penggabungan sekolah, yaitu menggabungkan sekolah sepi peminat menjadi satu. Kendati demikian, Ia mengingatkan, penggabungan dapat dikaji dahulu sebelum dilakukan. Pasalnya, Ia sempat menemukan kasus penggabungan sekolah tapi tahun ajaran berikutnya sekolah itu ramai peminat.
“Guru atau kepala sekolah yang hebat itu kalau mampu membuat sekolah yang tidak favorit jadi favorit, itu baru hebat namanya. Kalau mau pindah ke sekolah yang bagus-bagus saja, bukan guru yang hebat namanya,” tegasnya.
