Ahok Tak Segera Diberhentikan, Ormas Ini Ancam Gugat Mendagri

Ali mengatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa Mendagri harus segera memberhentikan sementara Ahok. Berdasarkan Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang kepala daerah bisa diberhentikan sementara tanpa melalui usul DPRD. Dengan catatan, dia sudah berstatus sebagai terdakwa dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun. Adapun pencopotan baru bisa dilakukan jika kasus yang sedang menjerat seorang kepada daerah berstatus inkracht atau berkekuatan hukum tetap. 

Salah satu contoh pemberhentian sementara terjadi pada Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi.  Wazir menjadi kasus tersangka penyalahgunaan narkoba dengan ancaman pidana lebih dari dari lima tahun.

Tak hanya meminta pemberhentian sementara Ahok, ACTA juga sebelumnya pernah melaporkan Ahok karena mengacungkan dua jari berbentuk “V” saat berpose di pengadilan. Menurut ACTA apa yang dilakukan Ahok tersebut berbau kampanye. Anggota ACTA, Novel Chaidir Bamu'min menegaskan Ahok seharusnya menunjukkan sikap netral dan tidak berbau kampanye. Tindakan Ahok tersebut menurutnya berpotensi untuk diproses lebih lanjut dan dilaporkan.