AHU Perketat Verifikasi, 158 Ribu Permohonan Ditolak

Data Ditjen AHU mencatat terdapat 11.190.922 permohonan layanan administrasi hukum sepanjang 2026 hingga 20 September. Dari jumlah tersebut, 11.073.631 permohonan telah diselesaikan dengan tingkat penyelesaian mencapai 98,95 persen.

Sebanyak 10.915.202 permohonan diterima, sedangkan 158.429 lainnya ditolak setelah melalui proses verifikasi. Ditjen AHU menyebut penolakan merupakan bagian dari proses pemeriksaan agar layanan diberikan kepada pemohon yang memenuhi persyaratan.

"Setiap permohonan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku sebelum dapat diterbitkan atau diberikan layanan," kata Widodo.

Widodo mengatakan Ditjen AHU tidak hanya mengejar kecepatan dalam memberikan layanan administrasi hukum. Verifikasi diperlukan untuk memastikan setiap permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, proses tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga kualitas pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Karena itu, permohonan yang belum memenuhi persyaratan tidak otomatis dapat diproses sampai selesai.

"Tidak semua permohonan otomatis dapat diterima. Ada proses verifikasi untuk memastikan bahwa setiap layanan diberikan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Layanan Ditjen AHU mencakup berbagai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, mulai dari pendirian, perubahan, hingga pembubaran badan usaha. Ada pula layanan Pemilik Manfaat, jaminan fidusia, kenotariatan, kewarganegaraan, pewarganegaraan, hingga legalisasi Apostille.

Besarnya jumlah permohonan membuat Ditjen AHU terus mengembangkan pelayanan berbasis digital. Evaluasi juga dilakukan terhadap kendala yang muncul selama proses pengajuan dan verifikasi.

"Kami tidak hanya melihat angka keberhasilan, tetapi juga menjadikan setiap kendala dan kekurangan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan," katanya.