Festival Layanan AHU Digelar di Bandung 29-31 Agustus 2026
- Festival Layanan AHU Berdampak digelar di Bandung pada 29-31 Agustus 2026.
- Ditjen AHU menyediakan konsultasi, simulasi digital, coaching clinic, dan layanan langsung di satu lokasi.
- Festival juga membahas empat rancangan undang-undang bersama pakar, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan.
Jakarta, IDN Times - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum akan membawa berbagai layanan administrasi hukum lebih dekat kepada masyarakat melalui Festival Layanan AHU Berdampak di Bandung, Jawa Barat, 29-31 Agustus 2026. Selama tiga hari, masyarakat tidak perlu berpindah dari satu loket ke loket lain untuk mencari informasi atau berkonsultasi mengenai kebutuhan administrasi hukum.
Berbagai layanan Ditjen AHU akan hadir di satu lokasi di Trans Hotel Bandung dan Atrium Trans Mall Bandung. Pengunjung dapat mengikuti coaching clinic, mencoba simulasi layanan digital, dan memperoleh layanan on-the-spot untuk jenis layanan yang memenuhi persyaratan.
Konsep ini membuat festival tidak sekadar menjadi ajang pameran layanan pemerintah, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk mengenali, mencoba, dan menyelesaikan kebutuhan administrasi hukumnya.
1. Bisa mengadu mengenai persoalan hukum
Dirjen AHU Kementerian Hukum, Widodo (IDN Times/Aryodamar) Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan festival tersebut untuk membawa persoalan administrasi hukum yang mereka hadapi, termasuk masalah yang selama ini belum menemukan jalan keluar.
"Jangan datang hanya untuk melihat-lihat booth. Kalau ada persoalan administrasi hukum yang belum jelas, datang dan konsultasikan. Kami siapkan ruang untuk membantu masyarakat memahami kebutuhannya dan, sepanjang kewenangan serta persyaratannya terpenuhi, menyelesaikannya di tempat," ujar Widodo dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
2. Tersedia pendaftaran perseroan bagi UMKM
Dirjen AHU Kementerian Hukum, Widodo (IDN Times/Aryodamar) Festival ini rencananya akan dihadiri Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas. Pada kesempatan itu, lima direktorat Ditjen AHU akan membuka layanan, antara lain pendaftaran Perseroan Perorangan, fidusia dan kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, serta layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
"Masing-masing direktorat juga menyiapkan layanan unggulan sebagai hero service," ujar dia.
Widodo mengataka, pada festival tersebut, tersedia layanan pendaftaran Perseroan Perorangan sekaligus edukasi mengenai beneficial ownership bagi pelaku UMKM.
Masyarakat yang membutuhkan layanan terkait dokumen untuk keperluan lintas negara dapat berkonsultasi mengenai apostille. Sementara itu, layanan kewarganegaraan, fidusia, kenotariatan, PPNS, hingga layanan terkait pencatatan wasiat juga dapat menjadi bagian dari agenda konsultasi dan edukasi.
Festival juga menyediakan program "PASTI ADA SOLUSI" Special Edition. Program ini secara khusus dirancang untuk menangani persoalan aktual masyarakat dengan melibatkan unit atau pejabat terkait. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh penjelasan umum, tetapi berkesempatan mendapatkan pendampingan untuk persoalan yang mereka hadapi.
Menurut Widodo, pola pelayanan seperti itu penting untuk mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan birokrasi. Teknologi, kata dia, seharusnya tidak membuat pelayanan terasa semakin jauh, tetapi justru membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan kepastian.
"Transformasi layanan AHU harus terasa dalam pengalaman masyarakat. Ukurannya bukan sekadar berapa banyak aplikasi atau sistem digital yang kami bangun, tetapi apakah masyarakat menjadi lebih paham, lebih mudah mengakses layanan, dan mendapatkan kepastian atas urusannya," katanya.
3. Jadi wadah untuk bedah 4 RUU sekligus
Dirjen AHU Kementerian Hukum, Widodo (IDN Times/Aryodamar) Selain layanan publik, festival akan menjadi ruang pembahasan kebijakan. Empat rancangan undang-undang akan dibedah secara paralel, yakni RUU Badan Usaha, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Hukum Perdata Internasional, dan RUU Kewarganegaraan. Forum tersebut melibatkan pakar, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait.
Mengusung tema "Transformasi Layanan AHU yang Berdampak" dan tagline "Memberi Kepastian Hukum kepada Masyarakat", festival ini menyasar masyarakat umum, pelaku usaha dan UMKM, profesi hukum, warga negara Indonesia maupun asing yang membutuhkan layanan kewarganegaraan dan hukum lintas negara, hingga sivitas akademika.
Dengan format yang menggabungkan edukasi, konsultasi, layanan langsung dan interaksi publik, Ditjen AHU berharap festival menjadi pengalaman nyata mengenai perubahan pelayanan administrasi hukum yang lebih modern, responsif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
