AHY Genjot KA Trans Pulau, Target Tekan Biaya Logistik

AHY menegaskan pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya sektor infrastruktur dan konektivitas.

“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar dia.

AHY menyebut, saat ini masih terdapat ketimpangan besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu, dibutuhkan langkah strategis yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” lanjutnya.

AHY menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Saat ini, angkutan penumpang kereta api baru sekitar 4 persen, sedangkan angkutan logistik sekitar 1 persen.

“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission,” tegasnya.

Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menyinggung kesenjangan investasi antara pembangunan jalan, dan perkeretaapian yang masih cukup lebar.

“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” kata AHY.

Dalam konteks pengembangan wilayah, AHY menjelaskan, setiap pulau memiliki tantangan berbeda. Sumatra membutuhkan penguatan jaringan eksisting dan perluasan jalur baru, Kalimantan memerlukan pembangunan dari nol, sedangkan Sulawesi membutuhkan integrasi dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.

“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” ujarnya.

Untuk pengembangan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan serta reaktivasi jalur, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai 2045.

“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” katanya.

AHY juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung transportasi publik, melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional.

“Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” katanya.

Menutup arahannya, AHY menegaskan, pembangunan perkeretaapian harus terintegrasi dengan tata ruang dan pertumbuhan kawasan.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi dan kebijakan konkret, guna mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian nasional yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.