Akhirnya Imigrasi Akui Harun Masiku Sudah Berada di RI Pada 7 Januari

Ronny beralasan data soal perlintasan Harun bisa berbeda karena ada keterlambatan waktu (delay time) dalam pemrosesan data perlintasan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta ketika Harun melintas masuk pada (7/1) lalu. 

Padahal, menurut laporan Majalah Tempo edisi pekan ini, jelas menyebut Harun kembali ke Tanah Air pada (7/1) dengan menumpang maskapai Batik Air dan duduk di kelas bisnis. 

Ronny mengaku telah memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Klas 1 khusus Bandara Soetta Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Keimigrasan Ditjen Imigrasi untuk mencari tahu mengapa bisa terjadi keterlambatan pemrosesan data tersebut. 

"Hasil pendalaman akan segera dilaporkan ke saya," kata dia lagi. 

Selanjutnya, Ronny menjelaskan, tindak lanjut dari kepulangan Harun yakni menerapkan cegah ke luar negeri bagi yang bersangkutan. Permintaan cegah ke luar negeri itu telah dilayangkan oleh pimpinan KPK pada (13/1) lalu. Publik sebelumnya sudah menilai langkah komisi antirasuah sudah terlambat, lantaran ketika itu imigrasi masih menyebut Harun belum kembali dari Singapura. 

"Instruksi itu telah terhubung ke seluruh kantor imigrasi dan tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia melalui sistem yang tergelar," kata perwira kepolisian itu. 

Sementara, peneliti dari organisasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan dengan adanya pengakuan imigrasi soal keberadaan Harun yang sudah ada di Indonesia sejak (7/1), malah membuktikan Menkum HAM Yasonna Laoly telah berbohong ke publik. Sebab, sejak awal Yasonna berkukuh menyebut Harun belum kembali dari Singapura. 

"Kami tidak bisa berkoordinasi, yang penting kami sudah memberi tahu yang bersangkutan sudah ada di luar negeri sejak tanggal 6 (Januari) ke Singapura. Tanggal 8 (Januari) kan OTT, tapi tanggal 6 (Januari) sudah di luar. Apa tujuannya ke luar, kami tidak tahu. Bahwa nanti dia sudah masuk (lagi ke Indonesia), apapun permintaan dari KPK nanti secara hukum akan kami terima," kata Yasonna pada (13/1) lalu. 

Menurut Kurnia, penyampaian informasi yang tidak benar ke publik ini bisa dianggap telah menghalang-halangi penyidikan dalam perkara tersebut. 

"Maka dari itu bagi pihak-pihak yang berupaya menyembunyikan Harun Masiku dengan menebarkan hoaks seperti itu, seharusnya KPK tidak lagi ragu untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan dengan dugaan obstruction of justice sebagaimana diatur dengan pasal 21 UU Tipikor," kata Kurnia.