Pemerintah Jelaskan Alasan Kasus Penyadapan Prabowo Dikaitkan Makar

Yusril menjelaskan, pada hari pertama penahanan tiga tersangka, penyidik baru menerapkan pasal-pasal terkait penyadapan dan intersepsi elektronik dalam KUHP serta UU ITE. Dugaan makar baru muncul setelah pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti berkembang.

"Ketika dilakukan penahanan, dilakukan pemeriksaan, ditetapkan statusnya sebagai tersangka, pasal-pasal apa yang dikenakan? Pada saat itu yang dikenakan adalah pasal-pasal tentang penyadapan dan intersepsi. Iya, jadi untuk menyatakan makar itu perlu ada alat bukti dulu," kata dia.

Yusril mengatakan, para ahli hukum pidana dan tata negara turut mendiskusikan perkara tersebut. Dari pembahasan itu muncul tafsir bahwa penyadapan terhadap presiden memiliki dimensi berbeda dibandingkan penyadapan terhadap masyarakat biasa.

"Kalau yang disadap itu orang biasa, itu bisa dikatakan itu tindak pidana umum. Tapi yang disadap ini bukan orang biasa. Yang disadap ini presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa," ujarnya.

Yusril menyebut dugaan penyadapan tersebut didalami menggunakan Pasal 191, 192, dan 193 KUHP. Salah satu kemungkinan yang diselidiki adalah keterkaitan penyadapan dengan upaya membuat presiden tidak dapat menjalankan tugasnya. Namun, dia mengatakan penyidikan masih berlangsung.

"Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain, dan memang ketemu pada pasal 191 sampai 193 KUHP kaitannya adalah antara lain untuk melumpuhkan presiden, membuat presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya," ujar dia.