Pemerintah Belum Ingin Bentuk Timsus Kasus Penyadapan
Pemerintah belum berencana membentuk satuan tugas tambahan untuk menangani kasus penyadapan.
Penanganan perkara dipercayakan kepada Polri dan Bareskrim melalui proses penyelidikan serta penyidikan.
Yusril menyebut proses hukum berjalan profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah memastikan belum membutuhkan pembentukan satuan tugas atau tim khusus, untuk menangani kasus penyadapan yang menyeret nama mantan Kepala Kepolisian (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan, penanganan kasus tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada institusi kepolisian yang sudah membentuk tim khusus terhadap terkait kasus ini.
"Sampai saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membentuk satgas, tim atau apapun," ujar Yusril dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin (9/11/2026).
1. Pemerintah serahkan penuh pada Polri
Konferensi pers Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. (IDN Times/Lia Hutasoit) Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada jajaran Bareskrim untuk mengusut tuntas kasus penyadapan yang terjadi. Pemerintah tidak berniat membentuk tim gabungan eksternal karena institusi kepolisian dinilai sudah memiliki kewenangan penuh yang diatur oleh undang-undang untuk menuntaskan perkara ini secara profesional dan akuntabel tanpa intervensi pihak luar.
"Bahwa Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada Bapak Kapolri dalam hal ini Bareskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyadapan dan keterkaitannya dengan tindak pidana makar," kata Yusril.
2. Proses hukum berjalan objektif
Konferensi pers Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat. (IDN Times/Lia Hutasoit) Yusril mengatakan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan. Tim penyidik bekerja secara maraton setiap hari untuk menghimpun seluruh alat bukti yang diperlukan serta memeriksa para saksi guna memastikan konstruksi hukum terbangun kuat.
"Penyidikan ini kan berkembang terus, malam-malam itu juga saksi diperiksa terus, tersangka diperiksa terus, alat bukti dikumpulkan," ujar Yusril.
3. Fokus pada penegakan aturan hukum
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato pembuka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Sidang tersebut membahas berbagai isu strategis, mengevaluasi program kerja pemerintah, sekaligus menandai dua tahun masa kerja Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S) Pemerintah memastikan penegakan hukum berjalan sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku. Setiap langkah penahanan dan penetapan status hukum dilakukan berdasarkan bukti-bukti permulaan yang sah tanpa pandang bulu demi menjaga keadilan substansial di tengah masyarakat.
"Hukum itu harus tegas di mana batas, di mana caranya, ketika dilakukan penahanan, dilakukan pemeriksaan, ditetapkan status sebagai tersangka," ujarnya.
