Amandemen Haluan Negara Dinilai Penting untuk Percepatan Pembangunan

Andreas mengatakan rencana melakukan amandemen terhadap UUD 1945, terkait dengan haluan negara dan kewenangan mpr untuk menetapkan haluan negara. Menurut Andreas, hal ini yang terlihat selama ini di kalangan fraksi-fraksi di MPR melalui badan kajian.

“Itu sedang melakukan penggodokan. Sehingga, ke depan kami berharap bisa dilaksanakan dan tentu langkah pertama menyiapkan draft haluan negara. Kemudian juga memberikan kewenangan kepada lembaga untuk memutuskan ini, itu pada MPR,” ujar Andreas di kawasan Cikini, Jakarta Pusat hari ini (3/8).

Andreas mengatakan, saat ini belum ada lembaga yang memiliki wewenang untuk menyusun draf amandemen UUD 1945. Ia menjelaskan ketika zaman Presiden Soekarno, Indonesia memiliki lembaga bernama Depernas. Pada era Presiden Soeharto, amandemen UUD 1945 dipegang langsung oleh Bapennas.

Dengan tidak adanya lembaga yang memiliki wewenang tersebut kini, kata Andreas, maka tugas itu diberikan kepada MPR. "Untuk membuat draf amandemen yang kemudian diimplementasi sebagai haluan negara."

Sementara, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan presiden perlu membentuk tim ahli yang berfungsi mengaji peraturan perundangan dan UUD. Refly menegaskan anggota tim ahli tersebut harus less politic dan juga tidak perlu memiliki banyak anggota.

“Saya kira independen saja yang difasilitasi Setneg. Sehingga 2024 nanti kita akan memiliki fondasi. Pertama presidential threshold itu dihapus. Saya tidak yakin MPR Oktober nanti langsung menghasilkan hal yang fundamental,” ujar Refly dalam kesempatan yang sama dengan Andreas.

Andreas menegaskan haluan negara yang akan dibentuk nantinya akan berisikan segala hal yang terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga, haluan negara ini akan menjadi patokan untuk presiden terpilih mendatang dalam menentukan visi misinya.

Menurutnya, haluan negara ini tak akan mengganggu kebijakan yang akan dibuat presiden. Pasalnya, haluan negara hanya akan mengatur hal-hal yang sifatnya umum terkait visi negara untuk jangka panjang.

“Tapi justru itulah kita berharap bahwa kita ini ke presiden itu ke depan siapapun presidennya melakukan perencanaan pembangunan berdasarkan atau melaksanakan mandatnya yang diberikan oleh rakyat berdasarkan haluan negara ini,” ujar Andreas.

Andreas menjelaskan, munculnya rencana amandemen UUD 1945 terkait haluan negara muncul dari tidak adanya pegangan para kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam membuat kebijakan.

Menurut Andreas hal tersebutlah yang menyebabkan lambannya pergerakan pembangunan Indonesia dibanding negara-negara lain. Pasalnya, tidak ada garis rencana dan tujuan negara yang jelas dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Ketika kita melakukan fit and proper test calon kepala daerah, setiap calon memajukan visi dan misi. Jika semua kepala daerah dan gubernur punya masing-masing maka akan muncul istilah “suka-suka gue dong”, tidak ada guidelinenya. Maka dari itu kami melihat butuhnya haluan negara ini sebagai guideline dalam bernegara,” tutur Andreas.