Amien Rais Ancam Kerahkan People Power, Ini Komentar Wiranto

Wiranto membenarkan bahwa ia membicarakan tentang antisipasi pengerahan massa tersebut dengan para pemimpin redaksi beberapa media. "Termasuk itu [ancaman pengerahan people power]," kata dia. Mantan Panglima TNI pada era Orde Baru tersebut juga menegaskan bahwa lembaganya mengetahui ada ancaman-ancaman lain.

"Termasuk ada sinyalemen atau tekanan-tekanan, ada satu ajakan-ajakan, ada satu rencana-rencana untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu kemudian masuk ke people power. Itu kan saya kira sangat tidak arif karena lembaga-lembaga yang sudah dibentuk ini tugasnya memang menyelesaikan perselisihan, persengketaan pemilu," tambahnya.

Selanjutnya, Wiranto mengatakan bahwa pernyataan Amien Rais tersebut mengindikasikan bahwa mantan Ketua MPR itu bisa dijerat hukum jika benar-benar melakukan ancamannya.

"Jadi kita harus percaya lembaga itu. Sebab kalau sudah tidak percaya lembaga itu berarti kita masuk kepada pelanggaran hukum dan ada aturannya, ada sanksinya," tegasnya. Namun, Wiranto sendiri tidak menjelaskan lebih detil mengenai pasal hukum yang dimaksud. 

Meski demikian, Wiranto menggarisbawahi negara belum bisa melakukan tindakan hukum terhadap Amien Rais atau siapapun yang menggemakan ajakan untuk mendelegitimasi lembaga penyelenggara pemilu. Ini dikarenakan semua itu masih sekadar wacana. "Kalau benar-benar ada people power, baru [ditindak] karena menghasut, mengancam."

Hanya saja, Wiranto sempat menyinggung bahwa di era Orde Baru, orang-orang seperti Amien Rais bisa ditangkap meski baru mengeluarkan pernyataan. "Kalau saya dulu, saya tangkap. Masuk undang-undang subversi. Sekarang gak bisa," ucapnya.

Ketegangan tak bisa dielakkan karena situasi semakin memanas menjelang pemungutan suara pada 17 April mendatang. Wiranto pun meyakinkan publik agar tetap menggunakan hak pilih mereka sebab negara menjamin kondisi akan tetap aman.

"Bahwa tanggal 17 itu segyoyanya jangan golput. Tanggal 17 tidak akan bentrok. Tanggal 17 adalah pesta demokrasi," ucapnya. Ia mengingatkan agar perbedaan pendapat apapun jangan sampai mengarah pada kekacauan nasional. "Jangan sampai menjurus ke national disorder karena bebannya berat untuk negara ini."

Penyelenggara pemilu juga sudah menetralisir berbagai kelemahan-kelemahan dalam rangka menyelenggarakan itu [pemilu]. Pemerintah juga melengkapi kelengkapan-kelengkapan untuk memberikan fasilitas kepada penyelenggara pemilu secara maksimal. Maka tentu kita ingin melibatkan masyarakat banyak, masyarakat pemilih untuk ikut serta mendinginkan suasana ini."

Di saat bersamaan, Wiranto dan para pimpinan media menginginkan kedua pasangan capres dan cawapres meredam suasana menjelang pemungutan suara. Dalam pertemuan itu mereka "mengusulkan agar tahap-tahap terakhir ini para Paslon juga ikut serta menyuarakan persaudaraan kita, menyuarakan persatuan kita."

"Lalu ada juga usulan tadi bagaimana saat minggu tenang itu adalah waktu yang sangat tepat untuk kita kemudian mencoba mendinginkan suasana yang panas terhadap semua para pemilih di seluruh Indonesia sehingga nanti saat hari pencoblosan mereka mencoblos dengan suka cita, dengan kegembiraan, bukan dengan suasana yang tegang."