Said Iqbal Tantang 2 Parpol Penolak UU Ciptaker Jadi Saksi di MK
Ratusan anggota Partai Buruh melakukan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Arjunawiwaha untuk mengawal sidang judicial review UU Cipta Kerja di MK. (IDN Times/Amir Faisol)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Partai Buruh mengajukan judicial review atau uji materi Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023, ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Diketahui, sidang judicial review UU Omnibuslaw Ciptaker di MK saat ini sudah memasuki tahap kedua dengan agenda perbaikan.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan setelah proses perbaikan, Partai Buruh memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat UU Omnibuslaw Ciptaker.
“Dengan demikian Partai Buruh akan mengambil alih perjuangan-perjuangan yang terkait dengan Omnibuslaw UU Ciptaker,” kata Said, saat ditemui di Kawasan Bundaran Patung Kuda Arjuna Wihaha, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).
Baca Juga: Buruh Demo di DPR, Minta Cabut Ciptaker dan Parliamentary Threshold
1. Minta dua fraksi parpol parlemen yang menolak UU Ciptaker jadi saksi
Ratusan anggota Partai Buruh melakukan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha untuk mengawal sidang judicial review UU Cipta Kerja di MK. (IDN Times/Amir Faisol)Saiq Iqbal mengatakan pihaknya akan meminta dua fraksi partai politik di parlemen yang menolak UU Omnibuslaw Ciptaker, untuk hadir di sidang MK sebagai saksi. Menurut dia, persidangan berikutnya, hakim konstitusi akan memanggil pihak pemerintah dan DPR sebagai saksi.
Konferedasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara resmi juga akan meminta kedua fraksi partai politik itu, untuk menjadi saksi atau saksi fakta pada sidang judicial review UU Omnibuslaw Cipatker di MK.
“Kami minta dua fraksi anggota DPR bersedia untuk menjadi saksi fakta dalam persidangan yang menjelaskan uji publik mendengarkan pendapat yang diperintahkan oleh perundang-undangan, dalam pembentukan perundang-undangan dalam kasus Omnibuslaw UU Cipta Kerja tidak dilakukan,” kata Said.
Karena itu, Said meminta supaya kedua fraksi partai politik penolak UU Omnibuslaw Ciptaker untuk hadir ke MK. “Jangan kau ambil suara rakyat, kau mainkan permainan lip service, tapi ketika kami minta saksi jadi pengecut,” sambung dia.
2. DPR sahkan Perppu Cipta Kerja jadi undang-undang
Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 pada Senin (5/10/2020) (Youtube.com/DPR RI)Editor’s picks
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Sebanyak tujuh fraksi menyatakan menerima hasil kerja Panja dan menyetujui untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Sementara, dua fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja.
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2022 menjadi Undang-Undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota yang hadir serempak.
Baca Juga: Amnesty International Kritik Langkah DPR Sahkan Perppu Ciptaker
3. Demokrat tak setuju Perppu UU Cipta Kerja disahkan jadi UU, PKS WO
Ratusan anggota Partai Buruh melakukan unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha untuk mengawal sidang judicial review UU Cipta Kerja di MK. (IDN Times/Amir Faisol)Dalam rapat taripurna tersebut, Fraksi Demokrat mengemukakan pihaknya tidak setuju dengan pengesahan Perppu Cipta Kerja. Sementara, Fraksi PKS melakukan walkout (WO) sebagai bentuk protes penolakan terhadap pengesahan Perppu Cipta Kerja ini.
Diektahui, Perppu yang terbit akhir 2022 itu memang banyak penolakan. Sederet aksi penolakan terhadap Perppu Cipta Kerja telah dilakukan masyarakat, baik dari kelompok buruh, petani, hingga mahasiswa.
Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
