Mendagri Tito Tolak Usul KPU Kampanye Pemilu 2024 Digelar 7 Bulan

2. Mendagri tak sepakat kampanye 7 bulan, khawatir polarisasi

Dalam rapat itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak sepakat dengan Ilham. Tito ingin masa kampanye yang diusulkan 7 bulan itu diperpendek. Dia khawatir masyarakat terdampak polarisasi.

"Tujuh bulan pertimbangannya sederhana yaitu pertimbangan pengadaan logistik, tapi dampaknya tujuh bulannya itu kita belajar dari kemarin tahun 2019, pengalaman saya sebagai Kapolri, jujur saja, kasihan melihat bangsa, terpolarisasi demikian selama tujuh bulan," kata Tito.

"Kita ingin agar masa kampanye lebih pendek, sehingga polarisasi atas nama demokrasi fine, tapi faktanya polarisasi itu akan bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan dan konflik dan kekerasan yang kita alami," tambah Tito.

Tito mengusulkan agar pelaksanaan kampanye tetap empat bulan. Hal ini sesuai dengan konsinyasi dengan Komisi II, KPU, serta pihak terkait. Mantan Kapolri ini menambahkan, masalah logistik Pemilu 2024 bisa diatasi dengan regulasi khusus.

"Untuk menangani masalah logistiknya perlu dibuat regulasi khusus pengadaan barang dan jasa dengan pendampingan LKPP supaya proses logistiknya cepat," kata Tito.