Anggap Wajar Pos Menteri Ditambah, Demokrat: Sesuai Kebutuhan Prabowo

09 Mei 2024, 17:41 WIB

Amir Faisol

Capres pemenang pemilu 2024 Prabowo Subianto saat menghadiri acara buka bersama Partai Golkar. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Partai Demokrat positif terhadap penambahan pos kementerian dari 34 menjadi 40 oleh Prabowo Subianto.
Penambahan pos kementerian dianggap wajar dan positif untuk menjawab tantangan bangsa yang semakin kompleks.
Waketum DPP Partai Gerindra menganggap penambahan jumlah nomenklatur kementerian sebagai hal yang baik dan tidak masalah.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Partai Demokrat menyambut positif wacana penambahan pos kementerian dari 34 menjadi 40 kementerian oleh Prabowo Subianto yang terpilih sebagai Presiden 2024-2029.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, meyakini, Prabowo akan mengusung kabinet sesuai dengan kebutuhan pemerintahannya untuk menjawab tantangan ke depan.

Kamhar mengatakan, Demokrat tidak setuju dengan anggapan penambahan pos kementerian tersebut dilakukan untuk bagi-bagi jabatan ke sejumlah partai politik pendukung Prabowo.

"Kami berpandangan Pak Prabowo akan menyusun kabinet yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab tantangan ke depan," kata Kamhar Lakumani kepada IDN Times, saat dihubungi, Kamis (9/5/2024).

1. Penambahan pos kementerian di kabinet Prabowo masih wajar

Presiden Terpilih Prabowo Subianto (IDN Times/Yosafat Diva Bayu)

Kamhar menilai, wacana penambahan pos kementerian oleh Prabowo Subianto nanti masih sangat wajar. Menurut dia, upaya yang hendak dilakukan oleh Prabowo masih sangat positif.

Menurut dia, penambahan pos kementerian itu bisa menjawab tantangan bangsa dan negara ke depan yang akan semakin kompleks.

Terlebih, situasi geopolitik global semakin dinamis dan banyak perubahan yang terjadi. Termasuk semakin besarnya tantangan yang dihadapi untuk membawa bangsa dan negara ini menjadi negara maju.

Oleh sebab itu, diperlukan respons yang sesuai dan tepat termasuk pada daya dukung struktur dan perangkat di pemerintahan mendatang.

"Penambahan jumlah kementrian dan lembaga hingga 40 wajar saja," ujar dia.

"Ini positif untuk mengajak publik melakukan diskursus terhadap postur kementerian dan lembaga yang ada guna merespons tantangan bangsa dan negara ke depan yang semakin kompleks," kata Kamhar.

2. Gerindra nilai penambahan pos kementerian tak masalah

Waketum Partai Gerindra Habiburrahman sebut Prabowo mau rangkul PPP dan PKS. (IDN Times/Amir Faisol)

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai, merupakan sesuatu yang baik apabila Prabowo menambah jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan mendatang.

Pada era pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin, jumlah kementerian/lembaga mencapai 34.

"Kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya, juga gak ada masalah. Justru semakin banyak (menteri), semakin bagus. Itu dalam pandangan saya pribadi," ujar dia.

3. Bantah penambahan pos kementerian untuk akomodasi parpol

Waketum Partai Gerindra Habiburrahman sebut Prabowo mau rangkul PPP dan PKS. (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih lanjut, dia membantah rencana Prabowo yang ingin menambah jumlah kementerian untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang sudah mendukungnya di kampanye pilpres.

"Ya, itulah kesalahan cara berpikir, tapi gak apa-apa jadi masukan bagi kami," kata dia.

Ia pun menyerahkan sepenuhnya pembentukan kementerian di kabinet yang akan datang kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. Sebab, itu merupakan hak prerogatif.

"Kewenangan membentuk kabinet, formasi berapa, jumlah berapa, itu secara substansi ada di Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih. Apakah besar efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau, karena yang akan terima rapor dari rakyat beliau. Kita serahkan kepada beliau," ucap dia.