Anggota DPR Desak BGN Terbitkan SE Larangan Barang Subsidi untuk MBG

28 Jul 2026, 14:13 WIB

Amir Faisol

News

Channel

Add Us on Google

Anggota DPR Desak BGN Terbitkan SE Larangan Barang Subsidi untuk MBG

Anggota Komisi IX DPR Irma Chaniago minta BGN terbitkan SE larangan penggunaan barang subsidi untuk MBG. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya Sih

Gini Kak

Anggota Komisi IX DPR Irma Chaniago mendesak BGN menerbitkan surat edaran larangan penggunaan barang subsidi untuk MBG, disertai sanksi bagi SPPG yang melanggar.
Irma juga meminta BGN rutin mengevaluasi serta merotasi koordinator wilayah dan cabang, karena sejumlah SPPG dinilai belum menyalurkan menu MBG sesuai SOP.
Kepala BGN Sudaryono melarang SPPG memakai gas melon, Minyak Kita, dan beras SPHP; bahan MBG harus dibeli mengikuti harga acuan pemerintah demi petani dan peternak.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Irma Chaniago meminta BGN membuat surat larangan memakai barang murah bantuan pemerintah untuk Makan Bergizi Gratis. Barang itu seperti gas melon, minyak, dan beras tertentu. Sudaryono juga bilang dapur MBG tidak boleh memakainya. BGN diminta sering memeriksa dapur di daerah. Dapur harus membeli bahan makanan dengan harga pemerintah supaya petani dan peternak tidak rugi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem, Irma Chaniago meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menerbitkan surat edaran larangan penggunaan barang subsidi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi semua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Menurut dia, dalam surat tersebut harus dimuat sanksi bagi SPPG yang melanggar larangan penggunaan barang-barang subsidi untuk MBG.

"Kalau itu seharusnya Pak Sudar jangan bicara di medsos. Tapi dia harus mengeluarkan surat edaran ke semua SPPG yang ada, berikut sanksi yang akan dikenakan di surat edaran itu," kata Irma di Gedung DPR RI, Selasa (28/7/2027).

1. Korwil BGN di daerah harus rutin dievaluasi

Anggota Komisi IX DPR Irma Chaniago minta BGN terbitkan SE larangan penggunaan barang subsidi untuk MBG. (IDN Times/Amir Faisol)

Selain itu, Irma juga mendorong BGN aktif memutar pimpinan koordinator wilayah di daerah karena masih banyak SPPG yang tidak menyalurkan menu MBG sesuai SOP yang telah ditetapkan.

Karena itu, BGN harus aktif melakukan evaluasi secara rutin terhadal krowil dan korcab di daerah sehingg anggaran jumbo MBG dapat terealisasi sesuai target pemerintah.

"Karena ini berkaitan dengan anggaran negara, ya, anggaran yang nggak boleh disia-siakan untuk bisa ee apa namanya, program ini mendapatkan target sesuai yang diharapkan Presiden," kata Legislator NasDem itu.

2. BGN Haramkan SPPG pakai gas melon hingga minyak kita untuk MBG

Kepala BGn Sudaryono dalam Sidak SPPG di Kota Bogor. BGN

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono mengultimatum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menggunakan barang-barang subsidi seperti gas subsidi (gas melon) hingga minyak kita untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono masyarakat yang menemukan temuan tersebut langsung dilaporkan ke BGN.

"Tidak boleh ya! Tidak boleh masak untuk MBG memakai Minyak Kita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras-beras kita SPHP. Tidak boleh!" kata Sudaryono dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026).

3. Harus beli bahan MBG sesuai harga yang ditetapkan pemerintah

Sidak SPPG di Kota Bogor oleh Kepala BGN, Sudaryono. BGN

Mantan Wamentan meminta SPPG membeli bahan-bahan pokok untuk program MBG sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga tidak merugikan peternak. Sebab, tujuan MBG sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga level paling bawah supaya tidak merugikan para petani dan peternak.

"Maka si Kepala Dapur harus membeli telur bukan kemudian 12.000-15.000, harus membeli telur di harga acuan pemerintah, untuk supaya memastikan stabilisasi harga, peternak tidak dirugikan," kata Ketua DPD Gerindra Jateng itu.