Anggota DPR Desak Kasus Demurrage Bulog-Bapanas Segera Diusut

28 Jul 2024, 21:06 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Gudang Beras Bulog (Dok. Perum Bulog)

Intinya sih...

DPR mendesak penegak hukum untuk menyelidiki dugaan demurrage impor beras Bulog senilai Rp294,5 miliar.
Bambang Purwanto menyoroti proses janggal yang mengakibatkan pemborosan dan menekankan pentingnya meningkatkan produksi beras dalam negeri.
Studi Demokrasi Rakyat melaporkan Kepala Bapanas dan Direktur Utama Perum Bulog terkait dugaan mark up impor beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke KPK.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi IV DPR RI Bambang Purwanto mendorong penegak hukum bergerak cepat untuk menyelidiki dugaan kasus demurrage atau denda impor beras Bulog.

Bambang meminta penegak hukum segera menyelidiki kasus demurrage yang angkanya ditaksir sampai Rp294,5 miliar tersebut.

“Sebagai wakil rakyat harus tergerak untuk mendorong aparat penegak hukum melakukan penyelidikan terkait demurrage impor beras yang sangat mahal tesebut,” kata Bambang dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

1. Diduga ada kejanggalan

Ilustrasi beras (IDNTimes/Wira Sanjiwani)

Bambang mendorong aparat penegak hukum segera menyelidiki lantaran mencium adanya proses yang janggal. Ia menekankan, terdapat proses yang tidak efisien sehingga menyebabkan terjadinya demurrage Rp 294,5 miliar.

“Impor sudah sering dilakukan kenapa beda, tentu ada yang salah sehingga tidak efisien,” ungkap Bambang.

2. Lebih baik meningkatkan produksi beras

Ilustrasi pertanian (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Bambang lantas menyoroti kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini. Ia pun mensinyalir kenaikan harga beras tersebut berkaitan dengan demurrage senilai Rp294,5 miliar yang menyeret Perum Bulog, yang dipimpin Bayu Krisnamurthi.

Menurutnya, ketimbang impor beras, lebih baik mengupayakan meningkatkan produksi beras di dalam negeri.

“Tentu ada hal yang tidak tepat yang mengakibatkan pemborosan. Kemudian nantinya mau dijual berapa (beras), lebih baik genjot produksi beras petani,” imbuh Bambang.

3. Kepala Bapanas dan Dirut Perum Bulog sempat dilaporkan ke KPK

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke KPK pada Rabu (3/7/2024). (IDN Times/Aryodamar)

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun, dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu (3/7/2024) lalu.

Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto, meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari.