Anggota DPR Desak Polri Usut Anggota yang Terlibat Polemik BEM FH UBK

Abdullah mengatakan, Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang seharusnya mampu mengusut dugaan tersebut secara profesional dan transparan. Ia berharap setiap informasi yang berkembang dapat ditindaklanjuti secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada.

Menurutnya, dugaan keterlibatan oknum polisi berisiko memunculkan spekulasi dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, Polri harus mengusut kasus ini secara transparan dan akuntabel.

"Kasus ini harus diungkap secara terang benderang. Jika benar ada intervensi, berarti oknum tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan harus diberikan sanksi sesuai ketentuan disiplin maupun kode etik yang berlaku," kata dia.

Kendati demikian, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu menegaskan, pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada pihak yang memberikan uang semata, melainkan juga pelru diusut aktor intelektual yang diduga berada di balik peristiwa tersebut. Abdullah berpandangan, jika dugaan itu benar, penggeseran titik demonstrasi berpotensi menimbulkan persepsi adanya upaya membenturkan wilayah eksekutif dan legislatif.

Sebab, persepsi ini dapat mengganggu mekanisme checks and balances antarlembaga negara serta menyesatkan pemahaman publik terhadap suatu isu atau kebijakan.

"Aktor intelektual itu harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban moral. Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan kelompok kepentingan, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari kontrol demokrasi, tetap terjaga," kata Abdullah.

Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, mengatakan, Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (BEM FH UBK), Muhammad Abdimaludin mengaku menerima uang tersebut diduga dari pihak kepolisian pada Senin (15/6/2026) dini hari.

Daniel menjelaskan, uang itu diberikan sebagai mahar agar mahasiswa tidak menggelar aksi di sekitar Istana dan beralih ke Gedung DPR RI. Namun, mahasiswa tetap melaksanakan demo di dekat Istana yakni kawasan Patung Kuda Monas, sembari menerima uang tersebut.

Lebih lanjut, berdasarkan pengakuan yang disampaikan, Abdi menerima uang sebesar Rp20 juta dari seorang alumni Fakultas Hukum UBK. Dana itu diduga bersumber dari aparat kepolisian. Daniel memastikan, pihak kampus akan membuat tim investigasi untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh dan transparan.

"Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum, saudara Abdi. Dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian," kata dia.