Gibran Didesak Respons Mahasiswa UBK yang Terima Bayaran Rp20 Juta
- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didesak memberi klarifikasi atas pengakuan mahasiswa UBK yang menerima Rp20 juta untuk mengalihkan lokasi aksi demo dari Istana Merdeka ke Gedung DPR.
- Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis menilai respons cepat dari Gibran penting agar tidak menimbulkan citra negatif, sekaligus menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa.
- Eks Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, mengaku menerima uang Rp20 juta dari oknum kepolisian melalui senior kampus untuk mengondisikan aksi, dan kini telah dicopot dari jabatannya.
Jakarta, IDN Times - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didesak oleh sejumlah pihak ikut merespons pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima bayaran Rp20 juta untuk mengondisikan aksi pada Senin, 15 Juni 2026 lalu. Uang itu diberikan agar massa dari BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UBK mengalihkan aksi demo di depan Gedung DPR. Mereka diminta agar tidak berunjuk rasa di depan Istana Merdeka.
Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, klarifikasi penting disampaikan oleh Gibran lantaran sempat muncul tudingan putra sulung Presiden ke-7, Joko "Jokowi" Widodo itu turut membayar mahasiswa UBK.
"Dalam situasi seperti sekarang, Istana wapres harus berikan klarifikasi cepat ya. Apalagi peristiwanya (pengakuan mahasiswa) sudah Senin malam. Maka, seharusnya sejak Selasa pagi sudah ada responsnya," ujar Agung ketika dihubungi IDN Times melalui telepon pada Selasa, 23 Juni 2026.
Ia menilai, bila Gibran tetap diam saja soal isu ini maka bisa memberikan citra buruk terhadap manuver yang dilakukannya selama ini. Salah satu manuver yang dilakukan Gibran terhadap mahasiswa, kata Agung, menerima dan mendengarkan tuntutan mahasiswa UBK pada pekan lalu.
Mantan Wali Kota Solo itu ingin memberikan kesan berbeda dari cara Presiden Prabowo Subianto menanggapi demo mahasiswa. Meskipun, tidak ada janji untuk menindaklanjuti tuntutan para mahasiswa.
"Saat ini kan yang dilihat oleh publik adalah respons (terhadap aksi), terlepas ada kebijakan yang diambil atau perubahan dari situasi sekarang. Tetapi, minimal respons paling dasar ada yang mendengarkan ketika tuntutan-tuntutan itu mengemuka. Respons ini penting supaya mahasiswa tidak diabaikan," katanya.
Ia menambahkan, Gibran sudah melakukan fungsinya sebagai wakil presiden secara sempurna di depan layar. Sebab, ia tak berwenang untuk mengambil kebijakan. Porsi tersebut merupakan bagian presiden.
"Jadi, ini seperti simbol saja, bahwa pemerintah peduli terhadap aspirasi. Tapi, untuk menindaklanjuti, Gibran tak punya wewenang," ujarnya.
1. Aksi mahasiswa yang murni tercermin dari isi tuntutan
Lebih lanjut, temuan penerimaan uang yang dilakukan oleh BEM UBK tidak serta merta membuat aksi mahasiswa tak orisinil. Menurut Agung, salah satu paramater untuk menunjukkan aksi demo mahasiswa tidak ditunggangi pihak tertentu dilihat dari konsistensi isi tuntutan kepada pemerintah.
"Jadi, harus dicermati isi substansinya mereka berdemo itu apa. Kedua, seandainya poin-poin tuntutan tidak ditindaklanjuti, lalu cara untuk mengawalnya bagaimana. Apakah mereka akan melakukan aksi lagi seandainya poin-poin tuntutan tidak dipenuhi," kata Agung.
Seandainya aksi hanya dilakukan sekali dan tidak ada demo lanjutan meski tuntutan tidak dipenuhi oleh pemerintah maka patut diduga aksi tersebut ditunggangi pihak tertentu.
"Sebaliknya, bila mereka tetap mengawal isi tuntutan hingga terjadi suatu perubahan, saya rasa itu gerakan yang organik dan dapat mengubah sejarah," ucapnya.
2. Mahasiswa yang sudah diterima beraudiensi harus tetap kawal tuntutannya
Di sisi lain, Agung tak mempermasalahkan titik yang dijadikan oleh mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Demo yang dilakukan di depan gedung DPR atau Bundaran Hotel Indonesia (HI) sama-sama memiliki dampak menarik perhatian publik. Dalam pandangannya, itu perbedaan dalam memandang penyampaian aspirasi.
Menurutnya, yang lebih penting, mahasiswa yang sempat diterima untuk beraudiensi oleh perwakilan pemerintah atau DPR,agar tetap mengawal tuntutannya. Ia mengambil contoh ketika mahasiswa Universitas Trisakti diterima oleh pimpinan DPR maka tuntutan yang sudah disampaikan jangan dilupakan begitu saja.
"Karena kan sebagian dari tuntutan sudah direspons, soal pencabutan status tersangka bagi sesama mahasiswa Trisakti, pembebasan mahasiswa yang sempat ditangkap hingga program MBG (Makan Bergizi Gratis). Masalah ini jauh dari kata selesai," kata Agung.
Ia memberikan contoh, pemerintah memang sudah mulai melakukan evaluasi program MBG. Tetapi, di daerah masih ditemukan titik dapur yang fiktif, termasuk penyimpangan pengelolaan anggaran. Begitu juga implementasi Koperasi Desa Merah Putih yang tak sesuai.
"Harga-harga kebutuhan pokok juga masih mahal. Lalu harga Pertamax juga belum turun meski katanya mengikuti harga minyak dunia," katanya.
3. Uang Rp20 juta disebut disalurkan oleh senior di UBK
Berdasarkan pengakuan eks Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, uang senilai Rp20 juta diberikan oleh personel kepolisian. Uang itu diserahkan lewat senior Abdi di UBK.
"Saya mengakui kesalahan, saya menerima uang tersebut. (Uang) Rp20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan (diterima) dari pihak Kepolisian. (Namanya) Aan, enggak tahu (nama lengkapnya). Cuma dia datang komunikasi, itu aja," ucap Abdi, dikutip dari video di akun LPM Marhaen UBK @marhaenpress pada Rabu (24/6/2026).
Abdi mengaku, uang yang diterimanya sebagian dipakai untuk keperluan demo. "Saya memakai buat mokom (mobil komando) Rp 500 ribu dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sekitar Rp200 ribu, udah dibagi-bagi sama senior alumni kampus," katanya.
Sementara, berdasarkan pengakuan Abdi kepada Wakil Rektor III UBK, Daniel Panda, uang itu diterimanya pada dini hari sebelum pelaksanaan demo.
"Dari pengakuan yang bersangkutan, uang tersebut diserahkan pada Senin dini hari menjelang aksi mahasiswa dari beberapa BEM di UBK dengan catatan agar mereka tidak melakukan demonstrasi ke Istana," ujar Daniel saat memberikan keterangan pers di UBK Kampus Pegangsaan, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 Juni 2026.
Atas perbuatan itu, Abdi dicopot dari posisi sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK.
