Anggota DPR Dukung Kapolri Mutasi Jajaran Polri untuk Asta Cita Prabowo
Rudianto Lallo mendukung mutasi dan promosi 199 personel Polri sebagai penyegaran organisasi.
Rotasi jabatan dinilai perlu mendukung tugas menjaga kamtibmas, penegakan hukum, dan kedekatan dengan masyarakat.
Mutasi disebut dapat memotivasi personel serta menjadi bagian dari pembinaan karier berbasis kompetensi dan integritas.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan promosi jabatan besar-besara di lingkungan Polri. Suyudi melakukan rotasi terhadap 199 personel yang terdiri dari Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen).
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026. Ini menjadi mutasi besar-besaran kedua yang dilakukan Jenderal Suyudi setelah dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Menurutnya, rotasi jabatan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya menempatkan figur yang mampu menerjemahkan kebijakan pimpinan. Figur yang dipilih dalam mutasi dan promosi jabatan harus mampu menjalankan arahan Kapolri, termasuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita.
“Yang namanya mutasi promosi jabatan itu kan memilih figur-figur yang bisa menterjemahkan—itu saya bahasa saya—yang bisa menterjemahkan keinginan Bapak Kapolri. Dan keinginan Bapak Kapolri kan mau kemudian mensukseskan apa yang menjadi program asta cita dari Bapak Presiden,” kata Rudianto saat dihubungi IDN Times, Minggu (11/10/2026).
1. Menjaga Kamtibmas dapat mendukung program pemerintah
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Rudianto Lallo. (Dok. DPR RI) Anggota Fraksi NasDem itu mengatakan, dukungan terhadap program pemerintah perlu berjalan beriringan dengan pelaksanaan tugas utama kepolisian, terutama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta menegakkan hukum secara berkeadilan.
Menurutnya, Polri juga perlu memperkuat kedekatan dengan masyarakat agar kehadiran institusi kepolisian benar-benar dirasakan publik.
Pendekatan yang mengedepankan hubungan antara polisi dan masyarakat menjadi hal penting dalam menjalankan tugas kepolisian.
“Kita mendukung langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri baru kita. Dan ini dalam rangka penyehatan ya, penyegaran dan penyegaran struktur organisasi di kepolisian. Jadi, itu hal baik. Kalau hal baik harus kita dukung penuh, Pak Kapolri," kata Legislator NasDem itu.
2. Mutasi bisa memotivasi personel Polri untuk bekerja profesional
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Rudianto Lallo. (IDN Times/Amir Faisol) Di sisi lain, Rudianto menilai, mutasi dan rotasi jabatan ini juga dapat menjadi motivasi bagi personel Porli untuk bekerja secara profesional.
"Jadi ini memotivasi bisa memotivasi para insan-insan kepolisian ya yang untuk kemudian yang kinerja baik dipromosikan kan seperti itu berarti ada reward and punishment dan bagi kami itu sehat dalam rangka penyegaran organisasi jadi hal baik menurut saya mutasi ini hal baik yang harus kita dukung Pak Kabareskrim kira-kira begitu," kata dia.
Selain itu, ia mengatakan, mutasi ini bagian dari penyegaran untuk mencari figur-figur terbaiknya sehingga dapat mendukung kinerja Suyudi dalam memimpin Korps Bhayangkara.
"Bagi saya itu biasa saja dan itu bagian dari cara mungkin Pak Kapolri dalam rangka menyehatkan organisasi karena beliau baru dan beliau mau agar visi misi seperti yang disampaikan dalam paparan di Komisi III, fit and proper itu bisa diterjemahkan oleh para pejabat baru yang baru dimutasi ini," kata dia.
3. Mutasi besar-besar bagian dari pembinaan karier
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melantik 27 pejabat utama dan Kapolda di ruang rapat utama Mabes Polri pada Sabtu, 3 Oktober 2026. (Dokumentasi Divisi Mabes Polri) Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier untuk memperkuat kinerja institusi serta memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.
“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Johnny dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (11/10/2026).
Ia menegaskan, penguatan organisasi melalui mutasi jabatan harus sejalan dengan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kepercayaan publik.
“Semangat tersebut sejalan dengan tagline Polri "Polisi Bersama Masyarakat". Polri akan terus berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutur Johnny.
