Angka Stunting Turun, Pemerintah Targetkan Merosot 14 Persen di 2024

21 Jan 2022, 14:05 WIB

Ilustrasi Pengecekan kesehatan anak. (ANTARA FOTO/Maulana Surya)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong sinergi kementerian dan lembaga untuk mencapai target percepatan penurunan stunting pada 2024 sebesar 14 persen. Target itu sesuai arahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pemerintah optimistis mampu mewujudkan sinergi program lintas kementerian dan lembaga yang tepat sasaran di tahun 2022.

“Prevalensi stunting di tahun 2019-2021 mengalami penurunan, namun butuh inovasi untuk menurunkan 3-3,5 persen per tahun sehingga target 14 persen sesuai RPJMN dapat tercapai,” kata Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kemanusiaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangannya, Jumat (21/1/2022).

Muhadjir menjelaskan perlu ada sinergi dan koordinasi antara 19 kementerian dan lembaga untuk mendorong percepatan penurunan stunting.

1. Edukasi pentingnya pemenuhan gizi bagi anak

Ilustrasi kegiatan posyandu. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Erni Agustina pun menyampaikan upaya yang telah dilakukan pihaknya sebagai instansi pengampu isu perempuan dan anak yang erat kaitannya dengan permasalahan gizi ibu, remaja perempuan dan anak.

“KemenPPPA banyak mensinergikan kegiatan-kegiatan kami yang berkaitan dengan isu stunting. Di antaranya kami telah membentuk Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) untuk mengedukasi keluarga di Indonesia dengan memasukan muatan isu stunting kedalamnya. Edukasi juga kami lakukan kepada anak-anak Indonesia melalui pentingnya pemenuhan gizi dan stunting kepada Forum Anak yang tersebar di 32 provinsi dan 416 kabupaten atau kota,” kata dia.

2. Keterkaitan isu pernikahan anak dan stunting

Ilustrasi pasangan. IDN Times/Sunariyah

Erni menjelaskan jenis makanan bergizi yang dikonsumsi anak menjadi indikator penilaian dalam Kota Layak Anak. Sehingga, diharapkan akan mendorong peran serta pemerintah daerah dalam memperhatikan gizi masyarakat termasuk gizi ibu dan anak.

Isu stunting, kata dia, juga lekat kaitannya dengan isu perkawinan anak yang bisa mempengaruhi kelahiran anak.

“Kami berupaya melakukan pencegahan perkawinan anak pada daerah yang tinggi angka perkawinan anaknya dan pada saat yang bersamaan kami menekankan edukasi terhadap stunting. Hal ini dikarenakan pernikahan di usia anak sangat berpotensi meningkatkan risiko melahirkan anak-anak yang stunting,” ungkap Erni.

3. Desa ramah perempuan dan peduli anak jadi upaya pemerintah

Ilustrasi kegiatan posyandu. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas

KemenPPPA berkoordinasi intensif dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting, melalui Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dan Desa Bebas Stunting Serta Kampung Keluarga Berkualitas.

Melansir dari situs BKKBN, stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di seribu hari pertama kehidupan berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak serta tumbuh kembang buah hati. Kekurangan gizi menahun membuat bayi stunting tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurannya.

Stunting memang bertubuh pendek, sementara yang bertubuh pendek belum tentu stunting.