Arab Saudi Jamin Pelaksanaan Haji 2026 Aman di Tengah Konflik TimTeng

Abdul Wachid menyampaikan, kelompok terbang (kloter) jemaah haji 2026 perdana mulai masuk embarkasi pada 21 April 2026. Kloter pertama itu akan diberangkatkan dari Indonesia ke Arab Saudi 22 April 2026.

Presiden Prabowo Subianto secara simbolis dijadwalkan melepas langsung keberangkatan kloter pertama jemaah haji 2026 ke Arab Saudi pada 22 April 2026 dini hari.

"Terjadwal kloter pertama tanggal 21, itu sudah mulai masuk embarkasi, ada yang tengah malam, ada yang malam ya. Tanggal 00:01 itu tanggal 22 itu sudah mulai take off ke Arab Saudi, April," kata dia.

"Insyaallah akan dilepas langsung oleh Bapak Presiden, yang nanti menyusul Jawa Tengah dan Jawa Barat juga jam yang sama sekitar tengah malam ya itu nanti mulai take off dari dari Indonesia," sambungnya.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengatakan, pemerintah terus memantau terhadap situasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Koordinasi dengan berbagai pihak juga terus dijalankan agar proses haji nantinya dapat berlangsung dengan baik.

"Mudah-mudahan pertikaian di Timur Tengah bisa segera menurun dan kami berharap mereka yang berseteru di sana menghormati proses haji umat Islam dari seluruh dunia," ujar Gus Irfan.

Selain itu, Gus Irfan menyatakan dengan adanya rasa saling menghormati, diharapkan tensi konflik dapat diturunkan. Hal ini akan memberi ruang bagi umat Islam untuk beribadah dengan tenang.

"Dengan menghormati itu mereka akan menurunkan tensi konflik sehingga umat Islam bisa melaksanakan haji dengan tenang dan menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya," kata dia.

Gus Irfan menuturkan, pihaknya telah melakukan berbagai persiapan dan tinggal menunggu hari pelaksanaan. Ia pun menganalogikan situasi ini serupa dengan penyelenggaraan pernikahan, di mana berbagai keperluan seperti gedung, katering, hingga seragam sudah disiapkan.

“Semuanya sudah siap, tinggal menunggu hari pemberangkatan jemaah calon haji,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemenhaj mengeklaim akan mengutamakan aspek akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran. Penyelenggaraan juga harus bebas dari segala bentuk penyimpangan. Dalam pengelolaan haji, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp18 triliun.

Kementerian juga melibatkan unsur profesional dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Polri dalam pengawasan pengadaan serta tata kelola keuangan untuk musim haji 2026.