Puluhan karangan bunga memenuhi taman yang tepat berada di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026)(IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)
APGI 3T mencatat, sebanyak 645 SPPG wilayah terpencil telah menyelesaikan pembangunan, appraisal, verifikasi, pembukaan virtual account, penetapan kepala SPPG, hingga menerima draf perjanjian kerja sama dan dinyatakan siap operasional. Nilai investasi yang telah direalisasikan diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.
Karena itu, APGI 3T mendesak BGN segera memberikan kepastian operasional terhadap seluruh SPPG yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan masyarakat di wilayah 3T.
Sebelumnya, Kepala Bidang Litbang Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Feriyansyah mengkritisi pernyataan BGN yang mewacanakan memperluas program MBG hingga ke luar negeri, dengan Arab Saudi sebagai proyek percontohan pertama.
Feriansyah menilai, ketimbang MBG dipaksakan diberikan untuk anak-anak diaspora di luar negeri dengan anggaran yang lebih besar, lebih baik BGN fokus pada pemerataan distribusi MBG. Di mana program ini masih belum banyak menyentuh wilayah 3T. Hasil studi Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebut, jumlah dapur SPPG untuk MBG semakin sedikit di kawasan 3T. Padahal di daerah ini justru banyak warga yang membutuhkan bantuan karena miskin dan tinggal di daerah terpencil.
"Program MBG sebenarnya, banyak perkembangan pembahasan di media sosial, masyarakat itu justru (menyambut baik) MBG itu kan agak positif untuk kalangan ekonomi menengah ke bawah. Itu memang ada-ada respons yang positif. Dalam artian memang mereka membutuhkan itu. Jadi harusnya kan mereka fokus ke sana dulu," kata dia kepada IDN Times, Selasa (2/6/2026).
"Sebenarnya kan prioritas itu perbaikan dulu sarana jalur logistik ya, karena di daerah 3T yang menjadi kendala utama itu. Sebenarnya MBG akan berdampak positif terhadap gerak ekonomi itu ketika kualitas jalan, kemudian transportasi itu terhubung dan terkoneksi secara baik. Mereka itu kan agak kecewa ketika memang kendaraan BGN dipaksa masuk, dengan trail, dengan kendaraan yang tidak memumpuni," sambungnya.
Ia pun tak memungkiri salah satu alasan dapur SPPG enggan beroperasi di wilayah 3T karena tingginya biaya logistik yang harus digelontorkan. Termasuk, juga mahalnya harga pangan dan keterbatasan akses listrik yang membuat pendingin makanan tidak bisa dipakai dengan optimal.
"Kajian Celios ini yang menarik, SPPG itu enggan beroperasi di wilayah 3T karena biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibanding wilayah perkotaan," ucap Feriansyah.
Feriansyah lantas menyinggung urgensi MBG menyasar diaspora Indonesia di luar negeri. Ia mempertanyakan, apakah anak-anak Indonesia di Arab Saudi jadi kelompok yang paling butuh intervensi gizi.
Ia menekankan, seharusnya BGN mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi. Salah satunya dengan memprioritaskan pemerataan penerima manfaat MBG di dalam negeri, khususnya di wilayah 3T.
"Ini kita bisa pertanyakan, memang mereka warga negara, tapi apakah mereka ini merupakan kelompok yang paling membutuhkan untuk intervensi gizi dari APBN? Dibandingkan jutaan anak Indonesia yang masih berada di daerah 3T tadi, daerah tertinggal, miskin, dan rawan stunting," tegasnya.
Oleh sebab itu, Feriansyah mendesak pemerintah memprioritaskan pembenahan program MBG agar lebih efektif, tepat sasaran, dan transparan. Bukan justru memakai APBN memperluas manfaat MBG sampai ke luar negeri, sementara di dalam negeri masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurutnya, pemakaian APBN akan lebih tepat dimanfaatkan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan menyejahterakan tenaga pendidik.
