Aturan Takedown Konten 4 Jam Lewat Kepmen, Komdigi Buka Suara

Mediodecci menjelaskan, penghapusan konten tidak langsung dilakukan usai laporan diterima. Pihaknya disebut lebih dulu verifikasi temuan atau aduan, mengirimkan notifikasi ke platform melalui mekanisme Pra SAMAN dan setelahnya platform diberi waktu 12 jam merespons konten mendesak dan 24 jam untuk konten tidak mendesak.

“Artinya, PSE sudah diberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan tanggapan atas konteks pelanggaran yang dibandingkan dengan community guidelines yang dimiliki oleh PSE,” kata Mediodecci.

Jika platform tidak memberikan tanggapan terhadap notifikasi, Komdigi dapat menerbitkan surat perintah pemutusan akses melalui SAMAN. Platform wajib menindaklanjuti perintah tersebut maksimal empat jam untuk konten mendesak dan 24 jam untuk konten tidak mendesak.

“KM 127 memperjelas batas waktu penanganan sebagai bentuk kepastian hukum, sementara KM 128 memuat mekanisme pengawasan dan penanganan termasuk kriteria konten disinformasi yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan bernegara,” kata Mediodecci.

Selain kritik, Komdigi mengklaim penanganan konten tidak menyasar produk jurnalistik yang diproduksi pers, termasuk liputan investigatif. Pemilik konten yang mengalami kesalahan moderasi juga dapat mengajukan keberatan dan meminta pemulihan konten.

“Apabila terdapat kesalahan dalam moderasi, pemilik konten dapat mengajukan keberatan dan permintaan pemulihan konten, termasuk apabila terdapat dugaan atas kesalahan moderasi yang dilakukan platform secara mandiri, untuk dikomunikasikan lebih lanjut,” kata Mediodecci.

Polemik aturan ini mencuat setelah Kepmen Komdigi Nomor 127 Tahun 2026 tentang Informasi Elektronik dan/atau Ujaran Kebencian menjadi sorotan pengguna media sosial.

Aturan tersebut mengatur kewajiban platform digital memutus akses terhadap konten tertentu paling lambat empat jam setelah menerima perintah pemerintah.

Ketentuan ini memicu kekhawatiran mengenai potensi pembatasan kebebasan berpendapat di ruang digital.