Bareskrim Sita Dokumen hingga Ponsel Saat Geledah Kementerian ESDM

05 Jul 2024, 19:15 WIB

Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti di kasus korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) oleh Kementerian ESDM tahun 2020. (Dok. Istimewa)

Jakarta, IDN Times - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti di kasus korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) oleh Kementerian ESDM tahun 2020.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan penyitaan dilakukan usai penyidik menggeledah dua lokasi di Kementerian ESDM.

"Penggeledahan sudah selesai Kamis malam. Barang bukti disita dari Kantor Itjen Kementerian ESDM dan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM," ujarnya saat dihubungi, Jumat (5/7/2024).

1. Dokumen dan barang elektronik turut disita

Bareskrim Polri menyita sejumlah barang bukti di kasus korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) oleh Kementerian ESDM tahun 2020. (Dok. Istimewa)

Arief menjelaskan, barang bukti yang disita tersebut berupa surat dan dokumen terkait hingga bukti elektronik seperti ponsel, laptop, hardisk, flashdisk, hingga komputer.

"Berupa bukti surat atau dokumen dan barang elektronik seperti telepon seluler, laptop, flashdisk, hdd dan CPU komputer," tuturnya.

2. Polisi menemukan tindak pidana dalam proyek pengadaan PJUTS

Ilustrasi borgol. (IDN Times)

Arief menjelaskan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi pada tahun 2020 itu saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikan. Artinya, kata dia, penyidik menemukan dugaan tindak pidana yang dilanggar dalam kasus itu.

Berdasarkan lokasinya, Arief mengatakan pengadaan PJUTS dikerjakan oleh Kementerian ESDM pada tiga wilayah berbeda, mulai dari Barat, Tengah, hingga Timur Indonesia.

"Pada pokoknya terkait dengan penyimpangan yang diduga merupakan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek PJUTS 2020 di Ditjen EBTKE Kementerian ESDM," tuturnya.

3. Nilai kerugian negara mencapai Rp64 miliar

Ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Arief mengatakan pihaknya menduga nilai kerugian negara yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut mencapai Rp64 miliar. Kendati demikian, kata dia, angka tersebut masih belum final lantaran masih menunggu perhitungan ahli terkait.

"Untuk nilai kontrak wilayah tengah saja sekitar 108M. Dugaan sementara nilai kerugian sekitar 64M, saat masih dalam proses perhitungan oleh ahli," pungkasnya.