Jakarta, IDN Times – Peletakan batu pertama atau groundbreaking rumah down-payment (DP) nol rupiah tapak di Rorotan, Jakarta Utara, batal dilakukan hari ini, Rabu (28/2).
Padahal, dua hari sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah memastikan peletakan batu pertama dilakukan hari ini. "Tanggal 28 ini insyaallah di groundbreaking. Mudah-mudahan sesuai," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta saat itu.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan membantah adanya peletakan batu pertama untuk rumah tapak dengan DP nol rupiah di Rorotan hari ini.
“Yang bilang hari ini siapa juga? Makanya kemarin ditanyain saya enggak mau komentar. Belum ada rencana. Belum ada,” kata Anies membantah di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/2).
Anies lalu mengatakan dirinya tidak pernah mengumumkan kapan akan meletakan batu pertama untuk rumah tapak dengan DP nol rupiah di Rorotan sampai semua konsepnya matang. Menurutnya, program rumah DP nol rupiah menyangkut jangka panjang warga Jakarta.
“Saya tidak pernah mengumumkan sampai semua matang. Warga punya harapan sangat besar pada soal rumah milik, hunian milik. Karena itu kita tidak ingin ada langkah atau seremoni yang sekedar untuk memenuhi harus ada rumah. Kita matangkan dulu,” jelasnya.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menambahkan tidak ada kendala dalam pembangunan rumah tapak dengan DP nol rupiah
“Gak ada (kendala), memang tidak ada. Kita belum ada program itu. Anda cek aja program siapa? Program Pemprov? Tidak ada,” bantahnya.
PT Nusa Kirana diketahui merupakan pihak yang akan membangun rumah tapak ini. Namun ketika ditanya kepada Anies apakah batalnya peletakan batu pertama karena pihak swasta, Anies tidak menjawab secara gamblang. Ia hanya menjelaskan ketika swasta ikut membangun dan melibatkan Pemprov DKI, maka mereka harus mengikuti aturan yang ada.
“Kami tidak pernah melarang tapi kalau melibatkan Pemprov maka harus mengikuti dan benar cara payung aturannya, payung hukumnya. Kan ini program DP nol rupiah hanya bisa diselenggarakan bila apa? Bila itu adalah program pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Betul kan? Kita selama ini mengumumkan untuk siapa di dalam skema FLPP bagi yang berpenghasilan di bawah 7 juta. Nah yang berpenghasilan di atas 7 juta masih ditata, belum. Nanti kalau udah siap baru kita lanjutkan,” pungkasnya.