Mendagri: Dana Rp9 T untuk Pemulihan Bencana Sumatra Belum Terserap
Dana pemulihan bencana Sumatra sekitar Rp9 triliun pada 2026 belum terserap akibat proses dokumen dan lelang yang memakan waktu, sehingga sejumlah program dialihkan ke 2027.
Pemerintah mengalokasikan Rp100,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra selama 2026-2028; alokasi 2026 disesuaikan dari Rp39,1 triliun menjadi Rp29,9 triliun.
Penanganan banjir dan longsor Sumatra terhambat bencana susulan yang kembali merusak infrastruktur, sehingga pemerintah perlu mempercepat pemulihan sekaligus mengantisipasi musim hujan.
Jakarta, IDN Times - Anggaran sekitar Rp9 triliun untuk pemulihan bencana Sumatra belum terserap pada 2026. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, keterlambatan proses administrasi hingga lelang membuat sejumlah kementerian dan lembaga memilih mengalihkan pengerjaan program ke 2027.
Di sisi lain, penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi pada November 2025 di Sumatra, masih menghadapi tantangan karena bencana susulan terus terjadi di sejumlah daerah. Infrastruktur yang sudah diperbaiki bahkan kembali rusak akibat bencana tersebut.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan Pascabencana Sumatra, di Jakarta, pada Rabu (21/10/2026).
1. Dana Rp9 triliun belum terserap karena lamanya proses lelang
ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama) Tito menjelaskan, proses pengajuan dan pemeriksaan dokumen membutuhkan waktu sebelum anggaran dapat digunakan. Dalam tahap pengajuannya, kementerian dan lembaga harus menyelesaikan persyaratan dokumen serta proses lelang yang bisa memakan waktu lama.
“Di Kementerian Keuangan kan ada pembahasan dokumen, ada persyaratan dokumen mana titik yang mau dikerjakan secara detail. Nah proses ini yang hampir 2 bulan belum lagi lelang, lelangnya itu ada yang sampai 2 bulan seperti di KKP Juni lelangnya baru goal-nya September,” kata Tito.
Akibatnya, sejumlah program diperkirakan tidak dapat diselesaikan hingga akhir 2026. Pemerintah pun memilih menunda pengerjaan daripada memaksakan proyek yang berisiko terlambat dan menimbulkan penalti bagi kontraktor.
2. Anggaran pemulihan bencana mencapai Rp100,1 triliun
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung penanganan bencana longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (19/11/2025) (dok. Humas Kemendagri) Tito mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp100,1 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra selama tiga tahun dari 2026 hingga 2028.
“Masing-masing 2026 yakni Rp39 triliun, Rp33 triliun untuk tahun 2027, dan Rp28 triliun untuk tahun 2028,” ujarnya.
Namun, alokasi anggaran untuk kegiatan kementerian dan lembaga pada 2026 mengalami penyesuaian dari sekitar Rp39,1 triliun menjadi Rp29,9 triliun. Selisih sekitar Rp9 triliun tersebut diharapkan dapat dialihkan ke tahun berikutnya.
3. Anggaran pemulihan pada 2027 diperkirakan mencapai Rp42 triliun
ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama) Pemerintah berharap, anggaran Rp9 triliun yang belum terserap pada tahun 2026 dapat ditambahkan ke alokasi sekitar Rp33 triliun untuk 2027. Dengan demikian, total anggaran pemulihan bencana Sumatra pada tahun depan diperkirakan mencapai Rp42 triliun.
“Harapan kami, anggaran yang Rp9 triliun itu jangan sampai hangus. Karena itu sudah ada jelas titiknya buat jalan ini, buat rumah ini, buat tambak ini, buat sawah ini,” ujar Mendagri.
Menurutnya, jika anggaran hangus, program pembangunan yang sudah direncanakan dikhawatirkan tidak terlaksana dan masyarakat terdampak kembali dirugikan.
4. Mendagri sebut penanganan bencana Sumatra sangat sulit
Tito Karnavian, Rapat Koordinasi terkait Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan Pascabencana Sumatra, di Jakarta, pada Rabu (21/10/2026) (IDN Times/Cantika Lutfiah) Selain persoalan anggaran, pemerintah juga menghadapi kesulitan karena bencana susulan terus terjadi. Infrastruktur yang sudah diperbaiki dapat kembali rusak akibat banjir bandang dan longsor.
“Sudah dibangun jembatannya terseret lagi, jalannya sudah dibangun longsor lagi,” kata Tito.
Kondisi tersebut membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak bisa hanya berfokus pada pembangunan kembali. Pemerintah juga harus mengantisipasi bencana susulan, terutama menjelang musim hujan.
“Nah ini harus bekerja cepat kita ya, terutama mengantisipasi musim hujan nanti,” pungkasnya.
