Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan, fasilitas pemerintah boleh dipakai untuk menggelar kampanye oleh peserta Pilkada Serentak 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam konferensi pers mengenai netralitas kepala desa yang digelar di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).
Bagja memberikan contoh, salah satu fasilitas milik pemerintah yang jadi langganan sebagai tempat kampanye akbar ialah Stadiun Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
"Bisa gak sarana pemerintahan menjadi kampanye? Boleh-boleh saja. Gelora Bung Kano kan berapa puluh kali menjadi tempat rapat umum. Jadi tidak ada masalah untuk itu," tuturnya.
Selain itu, Bagja memastikan peserta pilkada boleh kampanye di aula milik pemerintah desa (pemdes). Dengan catatan, pemakaian balai desa tersebut harus sewa.
"Untuk kampanye-kampanye yang rapat umum ataupun terbatas dan diperlakukan sama dan balai desa ini disewakan, maka masih diperkenankan," tegasnya.
Lebih lanjut, kata Bagja, diperbolehkannya fasilitas pemerintah untuk berkampanye harus mengedepankan prinsip adil. Sehingga, pemerintah setempat harus memperlakukan kebijkan yang sama kepada semua pasangan calon kepala daerah. Peserta pilkada itu harus mendapat kesempatan yang sama.
"Tapi kalau sudah aula desanya tidak disewa dan tidak dibuka untuk umum, maka hal itu pun berlaku untuk kampanye," imbuhnya.