Baznas: Perpres Zakat Tidak Potong Gaji PNS Tanpa Persetujuan

Adapun tujuan utama dari Perpres itu adalah memfasilitasi seluruh PNS yang beragama Islam untuk membayar zakat. Nantinya, mereka juga dimintai persetujuan apakah ikhlas mendonasikan pendapatannya 2,5 persen untuk zakat.

“Jadi PNS yang Islam dan sudah mampu berzakat itu dilayani ke Baznas. Beda sekali dengan pemotongan pajak. Bagaimana yang tidak mau bayar zakat (ke Baznas)? Dihargai, gak apa-apa. Kami juga tidak akan memotong (gaji) tanpa persetujuan,” sambung dia.

Arifin sendiri mengaku belum tahu bagaimana kelanjutan Perpres itu. Namun, dia berharap Perpres itu segera ditandatangani oleh presiden.

“Perpresnya masih di presiden, kami belum dapat informasi kalau itu sudah ditandatangani. Kami berharap ada proses ke sana (untuk secepatnya ditandatangani), kami masih menunggu sambil berdakwah tentang zakat ke kementerian-kementerian, BUMN, dan militer,” kata dia.

Berdasarkan hitung-hitungan yang pernah dilakukan Baznas, Arifin menuturkan potensi zakat nasional mencapai Rp330 triliun. Namun, potensi itu bisa tercapai apabila kesalehan umat terus meningkat.

Adapun dana zakat yang dikumpulkan dari berbagai lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat, hingga Mei 2020, mencapai Rp10 triliun.

“Mengandaikan potensi Rp330 triliun itu kalau sudah soleh semuanya. Masjid ketika salat Subuh penuh, halal food penuh, kalau umat sudah kayak gitu, ya luar biasa,” tutup dia.