Belum Putuskan Turun Demo 27 Agustus, BEM UI: Konsolidasi Masih Jalan

Sementara, di dalam unggahan akun media sosial FMN (Front Mahasiswa Nasional) UI, mereka menyerukan aksi agar turun berunjuk rasa di depan Istana Negara pada Kamis esok. Aksi dimulai pukul 14.00 WIB hingga 17.30 WIB.

"Kami seluruh anggota FMN, mahasiswa dan civitas akademika UI, kelas buruh, kaum tani, ojol, perempuan, pedagang, jurnalis dan seluruh rakyat tertindas dan terhisap di Indonesia, kami menyerukan mobilisasi aksi untuk memenangkan tuntutan rakyat dan melawan rezim fasis Prabowo," demikian yang diunggah pada hari ini.

Di dalam unggahannya, FMN menuntut enam hal yaitu:

1. Hentikan MBG (Makanan Bergizi Gratis) dan Koperasi Desa Merah Putih

2. Turunkan harga bahan pokok dan BBM

3. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri di dalam ruang sipil, termasuk bubarkan Yon TP

4. Tetapkan bencana nasional untuk Sumatra, NTT dan Kalimantan. Percepat pemulihan kondisi korban dan wilayah terdampak bencana

5. Padamkan api, selamatkan korban asap Kalimantan dan Sumatra. Tutup perusahaan pembakar lahan

6. Hentikan pemangkasan tunjangan kinerja daerah (TKD).

Ketika IDN Times tanyakan soal aksi yang digagas oleh FMN UI kepada Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, ia mengatakan BEM dan FMN UI merupakan dua entitas yang berbeda.

"FMN itu organisasi eksternal mahasiswa. Sementara, BEM masih melakukan konsolidasi internal untuk menimbang aksi esok," katanya kepada IDN Times hari ini lewat pesan pendek.

Sementara, aksi unjuk rasa di DPR dimotori oleh kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Sebagian dari mereka sudah tiba di depan Gedung DPR pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Kemudian, mereka sudah mulai berunjuk rasa sejak Sabtu, 22 Agustus 2026. Massa aksi yang datang bersama armada mobil komando tiba di lokasi sekitar pukul 11.10 WIB dengan pengawalan ketat kepolisian.

Pantauan IDN Times, puluhan aparat kepolisian berpakaian dinas maupun preman tampak bersiaga penuh mengamankan jalannya penyampaian pendapat. Sejumlah personel Brimob juga disiagakan dengan membentangkan barikade pembatas jalan berwarna oranye tepat di gerbang utama Gedung DPR RI.

Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, mengungkapkan pihaknya sempat mendirikan posko demonstrasi sejak Jumat, 21 Agustus 2026. Pendirian posko tersebut merupakan bagian dari rangkaian persiapan menuju aksi puncak yang direncanakan berlangsung pada 27 Agustus 2026.

Meski demikian, massa AMPB memilih merelokasi posko mereka guna mengantisipasi potensi gesekan antar kelompok. Langkah antisipasi ini diambil lantaran beberapa kelompok lain turut menggelar aksi di titik lokasi yang sama.

"Massa lain terdiri dari elemen mahasiswa, pendukung Prabowo, hingga kelompok aksi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat dibubarkan polisi mereka menolak, sebab ingin bertahan mendirikan posko seperti AMPB," katanya.

Sementara, rekening berisi donasi masyarakat dan logistik untuk mendukung aksi demo AMPB diblokir oleh Bank Mandiri. Di dalam rekening tersebut, terdapat dana sekitar Rp80,09 juta. Mandiri mengatakan pemblokiran dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum (APH).

Sikap tersebut dikecam oleh koalisi masyarakat sipil. Mereka menilai pemblokiran itu tak hanya membatasi akses seseorang atas hartanya, tetapi juga menghambat kegiatan kolektif yang dilindungi konstitusi.

"Kami melihat bahaya serius ketika rekening warga diblokir pada saat mereka sedang menyampaikan kritik. Membatasi akses terhadap uang untuk makan, transportasi, dan kebutuhan peserta aksi sama artinya dengan melumpuhkan kebebasan berpendapat melalui tekanan ekonomi," ungkap koalisi masyarakat sipil seperti dikutip pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Menurut koalisi masyarakat sipil, bank seharusnya menjelaskan institusi yang meminta pemblokiran, perkara pidana yang menjadi dasar tindakan tersebut, maupun ada atau tidaknya izin pengadilan.

“Permintaan aparat bukan dasar untuk memblokir rekening warga secara sewenang-wenang. Aparat dan bank harus menjelaskan siapa yang memberi perintah, perkara apa yang sedang diperiksa, dan apa hubungan dana tersebut dengan tindak pidana. Tanpa itu, pemblokiran tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan," kata koalisi.