Menhut Sebut Praktik Pengelolaan Gambut di Riau Jadi Rujukan BPGMN

30 Sep 2026, 18:48 WIB

3 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Praktik pengelolaan gambut masyarakat di Riau disiapkan sebagai contoh bagi pengelolaan di wilayah lain.
BPGMN akan dibahas bersama pakar, ahli mangrove, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
BPGMN dirancang berada langsung di bawah Presiden dengan dukungan ilmuwan, profesional, dan anggaran tersendiri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menyiapkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Praktik pengelolaan gambut yang dilakukan masyarakat di Riau akan menjadi salah satu contoh untuk pengelolaan gambut di wilayah lain.

Hal ini disampaikan Menhut Raja Antoni usai melakukan kunjungan di Rumah Runding Restorasi Gambut dan Mangrove, Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Rabu (30/9/2026).

Dia mengatakan, pembentukan badan tersebut merupakan tindak lanjut keputusan Presiden Prabowo Subianto setelah mendengarkan masukan para ilmuwan dan akademisi. Menurutnya, pengelolaan gambut perlu dilakukan secara serius dengan pendekatan berbasis riset.

Ia menyebut lokasi tersebut sebagai ‘laboratorium hidup’ yang dapat menjadi tempat pembelajaran bagi badan baru setelah terbentuk. Praktik yang telah dilakukan masyarakat nantinya diharapkan dapat dipelajari dan direplikasi di wilayah lain terutama di enam provinsi prioritas karhutla.

“Untuk belajar dari apa yang sudah dipelajari dan kemudian direplikasi ke tempat-tempat lain di enam provinsi yang lain,” kata Raja Antoni dalam keterangan tertulisnya.

1. Kolaborasi antara pemerintah hingga sektor wisata
Menhut Raja Antoni di Rumah Runding Restorasi Gambut dan Mangrove, Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Rabu (30/9/2026). (Dok. Kemenhut)
Raja Antoni mengatakan, praktik pengelolaan gambut di Desa Tanjung Leban, Bengkalis, Riau, menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, peneliti, masyarakat, dan sektor swasta.
Salah satu praktik yang dilihat yakni pengelolaan tata air gambut (water sharing) melalui sekat kanal agar kebutuhan masyarakat tetap berjalan tanpa membuat gambut menjadi kering.
“Pelajarannya adalah semua harus bekerja sama, bergotong-royong, mulai dari pemerintah, peneliti, pengusaha juga, setiap privat sektor harus terlibat bersama,” tuturnya.
2. Menhut bakal susun Perpres BPGMN
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah memasang Global Positioning System (GPS) collar kepada 130 gajah Sumatera di Pusat Informasi Konservasi Gajah (PIKG) Jambi di Desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. (Dok. Kemenhut)
Selain itu, Raja Juli Antoni juga mengaku bakal menggelar workshop bersama 22 pakar yang sebelumnya diundang ke Istana untuk membahas BPGMN.
Para pakar tersebut akan bersama-sama membahas mandat, SOP, serta struktur organisasi BPGMN agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Selain para pakar, pembahasan juga akan melibatkan ahli mangrove serta pemangku kebijakan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
“Hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan untuk menyusun draf Peraturan Presiden (Perpres) mengenai lembaga baru tersebut,” kata Menhut.
3. BPGMN langsung berada di bawah Presiden
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni menyebut Lanskap Bujang Raba di Jambi sebagai contoh keberhasilan masyarakat dalam menjaga hutan dari Karhutla. (Dok. Kemenhut)
Sebelumnya, Raja Juli menjelaskan, tujuan BPGMN itu dibentuk untuk mencegah terjadi karhutla secara efektif dan efisien.
"Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Raja Juli menjelaskan, tujuan BPGMN itu dibentuk untuk mencegah terjadi karhutla secara efektif dan efisien.
"Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM (Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan," kata dia.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan, BPGMN harus berada langsung di bawah Presiden. Oleh karenanya, badan tersebut nantinya memiliki anggaran tersendiri.
"Tadi Pak Presiden mengatakan, badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden, diisi oleh para ilmuwan dan juga para profesional yang kemudian juga dilengkapi tentunya dengan anggaran yang cukup, ya, untuk kemudian kita dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan terutama di enam provinsi yang berbasis gambut, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan," ujar dia.