Bertolak ke Roma, Puan Maharani Akan Hadiri Forum Parlemen Negara G20

Indra menjelaskan Seventh G20 Parliamentary Speakers’ Summit akan dihadiri ketua parlemen seluruh negara G20 di Palazzo Madama, Gedung Senat Italia di Roma. Indra menambahkan forum ini merupakan pertemuan eksklusif. Sebab, hanya dihadiri ketua-ketua parlemen negara-negara ekonomi terbesar dunia.

"Perlu dilakukan pendekatan dengan para anggota P20 agar mereka semua dapat hadir dengan tingkat representasi tertinggi pada pertemuan P20 di Indonesia tahun depan," ujarnya.

Indra menerangkan P20 bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antarparlemen dapat mewujudkan tujuan G20, yaitu mencapai stabilitas perekonomian global dan pertumbuhan berkelanjutan melalui fungsi penganggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan yang dimiliki parlemen.

Seventh G20 Parliamentary Speakers’ Summit di Roma, sambungnya, juga akan menghasilkan outcome document berupa pernyataan bersama dari seluruh Parlemen Negara G20. Pernyataan bersama itu menekankan pada beberapa hal yang saling terkait yakni People, Planet, Prosperity, Parliament yang merupakan fondasi bagi upaya pembangunan berkelanjutan.

"Forum ini pun tepat untuk mendorong akses vaksin yang adil dan merata dari negara maju kepada negara berkembang karena semua negara maju produsen vaksin hadir di sini," Indra menambahkan.

Lebih lanjut, Indra mengatakan Puan Maharani akan menyampaikan pendapat pada tiga sesi. Beberapa isu yang akan disampaikan oleh politikus PDIP itu seperti upaya kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi dalam menghadapi tantangan global.

Selain itu, Puan juga akan berbicara mengenai pentingnya penguatan sistem dan pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, terutama untuk kaum perempuan dan penyandang disabilitas dalam merespons krisis sosial dan hilangnya pekerjaan akibat pandemik COVID-19.

Sambungnya, Puan juga akan membahas isu pemulihan ekonomi hijau yang inklusif dan pentingnya negara-negara mempersiapkan strategi untuk menjamin keamanan pangan.

"Peran Parlemen menjadi semakin penting untuk mendorong kerja sama internasional lebih besar, karena politik luar negeri suatu negara merupakan perpanjangan dari pandangan politik di dalam negeri," kata dia.

"Situasi dunia dilanda berbagai masalah global yang semakin kompleks dan urgent sehingga memerlukan solidaritas global untuk penyelesaiannya, dan tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja," jelas Indra.

Di Roma, Puan juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa delegasi, yakni Ketua Parlemen India H.E. Mr. Om Birla dan Presiden Senat Italia H.E. Ms. Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Pertemuan bilateral itu akan membahas upaya peningkatan kerjasama kedua negara dalam berbagai bidang yang menjadi perhatian bersama. Khususnya dalam ranah kerjasama antarparlemen dan upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

"Perlu dilakukan pertemuan bilateral dengan anggota P20 terutama Italia (host 2020), India (host 2023), dan negara-negara utama lain untuk mendapat masukan terkait tema dan program P20 2022 di Indonesia," ujar Indra.

Sebelumnya, Indonesia terpilih menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan G20 yang dimulai pada 1 Desember 2021 mendatang, sampai 1 November 2022. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan dalam pertemuan jalur keuangan (finance track), para anggota G20 juga akan fokus pada pembahasan pajak digital.

Dia mengatakan topik perpajakan digital ini juga telah dibahas dalam Presidensi G20 di Italia yang akan berakhir pada 31 November mendatang.

"Dalam Presidensi Italia dengan didorong dan didukung oleh anggota-anggota G20, maka dibahas mengenai pajak untuk sektor digital di mana transaksinya bersifat cross border, melewati batas suatu negara atau perekonomian. Dan tentu dari sisi hak pajaknya menimbulkan komplikasi," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Selasa (14/9/2021).

Menurut Sri Mulyani, topik perpajakan ini sangatlah luas dan akan dibahas lebih dalam pada Presidensi G20 Indonesia. Selain pajak digital, G20 juga akan membahas persaingan basis pajak.

"Bagaimana negara-negara saling bersaing sehingga menimbulkan apa yang disebut praktik yang merugikan basis pajak di negara-negara tersebut," tutur dia.

Sri Mulyani mengatakan sebelumnya G20 sudah membuat inisiatif agar semua negara bisa melindungi basis pajak dari perekonomian masing-masing negara.

"Ini disebut BEPS (base erosion and profit shifting), di mana G20 menunjuk OECD untuk bisa membuat prinsip-prinsip yang bisa diterima dan dilakukan oleh semua negara negara," ujar Sri Mulyani.