Bikin 'Keder' Musisi, Ini 5 Pasal RUU Permusikan Kontroversial

Dalam draf RUU Permusikan yang dibuat pada 15 Agustus 2018 ini, memuat Pasal 12 ayat 1 yang berbunyi: “Pelaku usaha yang melakukan distribusi wajib memiliki izin usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Jika pelaku usaha yang dimaksud adalah label, maka pasal ini akan membebankan musisi yang tidak lahir bersama label. Dengan begitu, jika ada orang yang tidak suka dengan label tertentu, akan dengan mudah menuntut berdasarkan undang-undang. Tentu ini akan mematikan industri musik di media platform digital, seperti soundcloud, yang pernah menjadi platform musik terbaik pada masanya.

Meski sejak beberapa tahun terakhir, acara musik yang diselenggarakan dari luar negeri sudah memilih musisi lokal sebagai opening act-nya, namun hal ini masih menjadi perbincangan di kalangan musisi.

Karena dalam RUU Permusikan juga terdapat pasal kontroversi yang membahas masalah tersebut. Seperti disebutkan dalam Pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: “Promotor musik atau penyelenggara acara musik yang menyelenggarakan pertunjukan musik yang menampilkan pelaku musik dari luar negeri, wajib mengikutsertakan pelaku musik Indonesia sebagai pendamping.”

Pasal tersebut kemudian direspons Fandy DFMC, vokalis band Agrikulture. “Sebenarnya kata wajib terlalu kuat, memang mungkin bagus untuk band lokal, tapi sebagai penyelenggara mungkin jadi kendala. Misalkan band luar nya gak mau ada opening act, dan lagi pula industri musik kan harus semua aspek dipikirin,” kata dia kepada IDN Times, Senin (4/2).

Salah satu yang menjadi fokus utama perbincangan musisi indie terkait RUU Permusikan, adalah ketika kebebasan berekspresi mereka harus mengikuti standarisasi. Dalam Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi, “Untuk diakui sebagai profesi, pelaku musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi.”

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat satu tersebut dilakukan berdasarkan standar kompetensi profesi pelaku musik, yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.

Tentu hal ini menjadi ancaman bagi musisi yang lahir bukan dari pendidikan musik formal maupun autodidak. Seperti pendapat Raihan, Drummer Retic Relic, Band Indie yang baru saja merilis single “Alter Behavior” di Spotify.

“Gue gak setuju (RUU Permusikan). Selain terbebani juga kreativitas masyarakat untuk berkarya jadi terhambat,” ujar dia kepada IDN Times.

Pasal lain yang menjadi kontroversi di dalam RUU Permusikan adalah Pasal 42 yang berbunyi, “Pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran, atau tempat hiburan lainnya wajib memainkan musik tradisional di tempat usahanya.”

Pasal tersebut dinilai perlu dikaji ulang, karena tidak semua restoran atau tempat hiburan bersedia menggunakan musik tradisional. Jika restoran Sunda, sudah jelas akan menggunakan alunan lagu-lagu Sunda, namun jika restorannya dalam bentuk bar, tentu akan mengikuti tema, serta nuansa ruangan yang diusung.

Pasal lain yang menuai kontroversi adalah Pasal 50 yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan proses kreasi yang mengandung unsur, salah satunya adalah poin f, yakni membawa pengaruh negatif budaya asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara.”

Jika dilihat dari pasal tersebut, masih belum jelas parameter yang dimaksud dari pengaruh negatif budaya asing itu seperti apa. Seperti dikatakan musikus pendatang baru di Tanah Air, Syahravi Dewanda, "Ini masih sesuatu yang abu-abu, menurut gue. Kita sampai sekarang ini juga gak lepas dari pengaruh budaya asing juga, jadi janganlah membatasi, karena gimana pun juga musik itu seni yang gak bisa dipagari," tutur dia kepada IDN Times. 

Itulah lima pasal kontroversial versi IDN Times. Semoga dengan adanya petisi yang diajukan Danilla Riyadi, dapat menyadarkan tim penyusun, serta dapat dikaji ulang demi industri musik Tanah Air yang lebih baik ke depan.