Jakarta, IDN Times - Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menyebut Indonesia sedang bergerak ke arah "negara preman" ketika mengkritik pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam aksi Koalisi MBG Watch, di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Dia menilai, penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bank-bank BUMN untuk mendukung program MBG, menunjukkan pemerintah terus mencari sumber pendanaan baru tanpa terlebih dahulu mengevaluasi program secara menyeluruh.
"Yang kita inginkan adalah betul-betul moratorium, pemberhentian, dan evaluasi besar-besaran. Bukan cuma soal ganti orang, bukan cuma soal cari duit dari kantong yang mana, tetapi benar-benar dievaluasi total," kata Bivitri.
Bivitri menyoroti rencana pemanfaatan dana CSR perusahaan untuk mendukung program MBG. Ia menilai, langkah tersebut tidak tepat karena perusahaan-perusahaan tersebut telah berkontribusi melalui pembayaran pajak kepada negara.
"Ini kita seperti negara preman ya. Begitu tidak ada uang lagi yang bisa dipakai, maka dicari-carilah sampai para pengusaha pun mau digunakan uangnya oleh pemerintah," ujarnya.
Ia mempertanyakan tujuan penggunaan dana CSR untuk program MBG, dan menilai persoalan yang muncul saat ini bukan hanya disebabkan oleh individu tertentu, melainkan berasal dari desain program itu sendiri.
"Desainnya sudah salah dari awal. Desainnya hanya menguntungkan orang-orang yang punya SPPG sehingga kemudian titik-titiknya diperjualbelikan," kata Bivitri.