Prabowo Balas Kritik The Economist soal MBG: Kami Telah Berjanji ke Rakyat
- Presiden Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah investasi jangka panjang untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
- Pemerintah juga mempercepat program strategis seperti cek kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, serta pembentukan Danantara guna memperkuat ekonomi nasional.
- The Economist menilai MBG dan koperasi desa berpotensi membebani fiskal negara hingga 10 persen anggaran, memunculkan risiko defisit dan dilema kebijakan bagi pemerintah.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menjawab kritik media Inggris, The Economist, terkait program makan bergizi gratis (MBG). Prabowo mengaku terkesan dengan berbagai kritik yang diutarakan sejumlah pihak atas program prioritas di pemerintahannya saat ini.
Sementara di satu sisi, Prabowo mengaku sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa satu dari lima anak di Indonesia saat ini mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Termasuk jutaan ibu hamil dan balita yang belum mendapatkan asupan gizi memadai pada masa-masa perkembangan, fase paling penting dalam kehidupan manusia.
"Saya terkesan oleh betapa mudahnya sebagian pihak mengkritik program makan bergizi gratis (MBG) yang kami jalankan," kata Prabowo dilansir The Economist, Rabu (10/6/2026).
1. MBG bukan program radikal bagi Indonesia
Lebih jauh, Prabowo mengatakan, Indonesia sedang tidak dalam menjalankan program yang radikal melalui program MBG dengan anggaran jumbo yang digelontorkan oleh negara terhadap proyek ini.
Sebab, dia mengatakan, saat ini lebih dari 100 negara di seluruh dunia menjalankan program serupa berupa bantuan gizi atau program makan di sekolah dalam berbagai bentuk.
"Kami sedang menangani tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing masyarakat kita di masa depan," kata Kepala Negara.
Melalui program MBG, Prabowo mengatakan, negara sedang melalukan investasi jangka panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM), yang diharapkan bermanfaat bagi masa depan bangsa ini.
"Filosofi yang sama juga menjadi landasan investasi kami yang lebih luas bagi masa depan Indonesia," kata dia.
2. Prabowo akui telah bekerja keras wujudkan MBG hingga Danantara
Selain MBG, Kepala Negara menegaskan, pemerintah terus mempercepat berbagai program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Salah satunya, program cek kesehatan gratis (CKG) bagi seluruh warga negara setiap tahun.
Selain itu, Prabowo juga mengungkap program revitalisasi sekolah dalam skala besar. Upaya tersebut dilakukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan agar proses belajar mengajar berlangsung lebih efektif dan merata di seluruh daerah.
Kemudian, program Sekolah Rakyat, sebuah sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan, sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan.
Di samping pembangunan SDM, Prabowo menegaskan, pemerintah juga melakukan reformasi di sektor ekonomi melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia mengatakan, Danantara dibentuk untuk memperkuat pengelolaan aset nasional.
"Kami telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut, dan kami telah bekerja keras untuk mewujudkan janji-janji itu," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.
3. The Economist sebut MBG bebani fiskal
Sebelumnya, The Economist menyoroti dua program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni program MBG dan pembentukan 80 ribu koperasi desa (KDMP). Media itu menyebut, kedua program tersebut diperkirakan menghabiskan sekitar 10 persen anggaran negara.
Menurut The Economist, sebelum perang Iran sekalipun, pengeluaran sebesar itu sudah dianggap berisiko terhadap fiskal negara. Situasi disebut semakin berat setelah krisis energi global mempersempit ruang fiskal pemerintah.
“Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis,” tulis media tersebut.
Artikel itu menyebut, pemerintah menghadapi tiga pilihan sulit, yakni memangkas proyek unggulan, mengurangi subsidi energi, atau melampaui batas defisit anggaran yang selama ini ditetapkan sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun, masing-masing pilihan dinilai memiliki konsekuensi politik. Mengurangi proyek unggulan disebut bisa membuat pemerintah terlihat lemah, sementara kenaikan harga energi dikhawatirkan memicu keresahan publik.
Namun, masing-masing pilihan dinilai memiliki konsekuensi politik. Mengurangi proyek unggulan disebut bisa membuat pemerintah terlihat lemah, sementara kenaikan harga energi dikhawatirkan memicu keresahan publik.
Karena itu, The Economist menilai ada kemungkinan pemerintah memilih memperlebar defisit anggaran melebihi batas yang ditetapkan undang-undang.
