BKKBN Soroti Banjirnya Informasi Kontrasepsi di Era Digital
Kemendukbangga/BKKBN mendorong layanan KB beradaptasi dengan derasnya informasi kesehatan reproduksi di ruang digital.
Konseling perlu mencakup metode kontrasepsi, efek samping, dan penanganannya agar masyarakat memahami pilihan yang tersedia.
Tenaga kesehatan diminta mengklarifikasi informasi internet melalui komunikasi yang tidak menghakimi.
Take a Deeper Reads
Jakarta, IDN Times - Kemendukbangga/BKKBN mendorong pelayanan keluarga berencana (KB) beradaptasi dengan derasnya informasi kesehatan reproduksi di ruang digital. Konseling dinilai tak cukup hanya menyediakan alat kontrasepsi, tetapi harus membantu masyarakat memilah informasi sebelum menentukan pilihan.
"Kualitas pelayanan KB tidak hanya ditentukan oleh alat dan obat kontrasepsi, tetapi juga dipengaruhi oleh edukasi dan konseling yang diterima klien," ujar Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Dr. Drs. Wahidin, M.Kes., dalam kegiatan Kompendium Seri 2 di Jakarta, Senin (5/10/2026), dikutip dari siaran pers Kemendukbangga/BKKBN, Rabu (7/10/2026).
1. Informasi kontrasepsi makin deras
Kompendium Seri 2 Kemendukbangga/BKKBN membahas konseling KB berbasis MII dan IKP di era digital, Senin (Dok. Humas Kemendukbangga/BKKBN) Wahidin mengatakan masyarakat kini semakin mudah memperoleh informasi kesehatan reproduksi melalui internet. Kondisi tersebut membuat pelayanan KB perlu memberikan informasi mengenai metode kontrasepsi, efek samping, hingga penanganannya agar klien dapat memahami pilihan yang tersedia.
"Meningkatkan pelayanan KB melalui MII dan IKP bukan mengejar target, melainkan wujud penghormatan terhadap hak reproduksi masyarakat demi menciptakan keluarga berkualitas," katanya.
2. DKI Jakarta jadi contoh penguatan layanan
Kompendium Seri 2 Kemendukbangga/BKKBN membahas konseling KB berbasis MII dan IKP di era digital, Senin (5/10/2026) (Dok. Humas Kemendukbangga/BKKBN) Berdasarkan Pendataan Keluarga (PK) 2025, DKI Jakarta mencatat capaian tertinggi nasional untuk Method Information Index (MII) sebesar 64,8 dan Indeks Kualitas Pelayanan KB (IKP) sebesar 71,7. TFR DKI Jakarta tercatat 1,79.
"Untuk ke depan, kami akan terus memperkuat konseling dan KIE KB Kespro melalui berbagai media, meningkatkan kompetensi petugas, dan yang paling penting melakukan koordinasi lintas sektor," ujar Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, Leny Yunengsih.
3. Tenaga kesehatan diminta tak menghakimi
Ilustrasi KB pada Wanita (Magnific.com/freepik) Dokter Subspesialis Obgynsos PP POGI, dr. Ayu Angelina Ronosulistyo, menyebut klien kerap datang setelah lebih dulu mencari informasi di internet. Tenaga kesehatan perlu mengklarifikasi informasi tersebut dengan komunikasi yang tidak menghakimi.
"Di era digital, tugas kita bukan melawan informasi di dunia digital, tetapi membantu klien untuk memberi tahu apakah informasi itu benar atau salah," kata Ayu.
Berdasarkan PK 2025 dan SUPAS 2025 yang dikutip Kemendukbangga/BKKBN, Total Fertility Rate (TFR) Indonesia berada di kisaran 2,12. Namun, rilis tersebut menyebut masih terdapat kesenjangan dalam kualitas pelayanan KB, termasuk angka putus pakai yang dipengaruhi oleh efek samping dan alasan kesehatan. Karena itu, MII dan IKP didorong untuk memperkuat kualitas konseling. MII mencakup informasi mengenai metode kontrasepsi, efek samping, dan penanganannya, sementara IKP digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan KB.
