BKPRMI: Kampus Harus Jadi Arena Adu Gagasan, Bukan Menghakimi

17 Jun 2026, 14:04 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add as Preferred source

BKPRMI: Kampus Harus Jadi Arena Adu Gagasan, Bukan Menghakimi

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka bersama Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI, Sedek Rahman Bahta di Istana Wapres, Jakarta (dok. Istimewa)

Intinya Sih

Gini Kak

Sisi Positif

BKPRMI menilai kehadiran pejabat pemerintah di kampus untuk berdialog dengan mahasiswa menunjukkan keterbukaan baru dalam praktik ketatanegaraan dan memperkuat tradisi demokrasi yang partisipatif.
Sedek Rahman Bahta menegaskan kampus harus menjadi ruang adu gagasan berbasis data, bukan tempat penghakiman atau intimidasi terhadap perbedaan pandangan di lingkungan akademik.
BKPRMI berharap tradisi dialog langsung antara pejabat dan mahasiswa terus berlanjut karena dinilai mampu mematangkan demokrasi serta membangun budaya musyawarah yang konstruktif di Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Ada bapak-bapak dari pemerintah datang ke kampus buat ngobrol sama mahasiswa. Mereka ngomong dan tukar pikiran soal kebijakan negara. Orang-orang di BKPRMI bilang itu hal bagus karena bisa saling dengar dan belajar bareng. Tapi mereka juga bilang jangan marah atau jahat kalau beda pendapat, kampus harus jadi tempat bicara baik-baik dan pakai data.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Langkah pemerintah yang hadir langsung ke kampus untuk berdialog dengan mahasiswa mencerminkan semangat keterbukaan dan penghargaan terhadap kritik yang konstruktif. BKPRMI menilai tradisi ini memperkuat budaya musyawarah, menjadikan kampus ruang sehat bagi adu gagasan berbasis data, serta menandai kemajuan penting dalam praktik demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif di Indonesia.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPP BKPRMI) menyoroti langkah para menteri dan pejabat pemerintah di era Presiden RI Prabowo Subianto, yang hadir langsung ke kampus untuk berdialog dengan mahasiswa.

BKPRMI menilai, pola komunikasi tersebut menjadi tradisi baru yang menunjukkan keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik sekaligus menguji kebijakan secara terbuka di ruang akademik. Langkah itu juga dinilai sebagai kemajuan dalam praktik demokrasi di Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP BKPRMI, Sedek Rahman Bahta, mengatakan momentum dialog langsung antara pejabat dan mahasiswa merupakan hal yang patut diapresiasi karena membuka ruang pertukaran data dan gagasan secara lebih sehat.

1. Praktik baru ketatanegaraan Indonesia

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, saat menemui massa di jalan kompleks Universitas Gadjah Mada (UGM) usai acara diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK), Yogyakarta, Senin malam (15/6/2026). (Dok. Tim Wamentan Sudaryono)

Bahta menyebut, kehadiran pejabat pemerintah di kampus untuk menjawab kritik publik merupakan hal baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, pemerintah kini tidak hanya menjawab kritik melalui media, tetapi juga datang langsung untuk berdialog.

"Ini hal baru dalam praktik ketatanegaraan kita. Saat muncul kritik publik, pejabat tidak sekadar memberikan klarifikasi lewat media, melainkan datang langsung ke kampus untuk berdialog dan mengadu data secara terbuka dengan mahasiswa," ujar Bahta dalam keterangannya, Rabu (17/6/2025).

Ia menilai, ruang dialog yang terbuka tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan akademisi untuk menguji kebijakan berdasarkan data dan fakta secara langsung.

2. Kampus harus jadi arena adu gagasan, bukan penghakiman

Tiga pejabat di Kabinet Merah Putih ketika hadir di acara Kopdar di GIK Universitas Gadjah Mada (UGM). (Dokumentasi Istimewa)

BKPRMI juga mengingatkan agar tradisi dialog ini tidak direspons dengan tindakan persekusi, intimidasi, ataupun penolakan sepihak. Bahta menegaskan, kampus harus tetap menjaga marwahnya sebagai ruang akademik yang sehat dan inklusif.

Menurut dia, perbedaan pandangan semestinya diselesaikan melalui adu argumentasi dan validasi data, bukan dengan menghakimi pihak yang memiliki pendapat berbeda.

"Kampus sejatinya menjadi arena adu gagasan dan validasi data, bukan tempat untuk menghakimi pihak yang berbeda pandangan," tegas Bahta.

Ia juga menekankan bahwa kritik yang lahir dari lingkungan akademik harus dibangun di atas data yang kuat sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kebijakan.

"Kritik yang lahir dari lingkungan akademik harus berbasis data yang kuat, bukan sekadar penolakan tanpa dialog," lanjutnya.

3. Tradisi dialog dinilai bisa mematangkan demokrasi

Aksi Keluarga Mahasiswa (KM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) bertajuk "FISIPOL Menolak Bungkam" di Taman Pintar FISIPOL UGM, Senin (15/6/2026). (IDN Times/Herlambang Jati Kusumo)

BKPRMI berharap pola komunikasi langsung antara pejabat pemerintah dan mahasiswa dapat terus dipertahankan pada masa mendatang. Menurut organisasi tersebut, tradisi ini dapat menjadi fondasi bagi demokrasi Indonesia yang lebih dewasa dan partisipatif.

Selain memperkuat keterbukaan pemerintah, dialog langsung juga diyakini mampu membangun budaya musyawarah dan penyelesaian persoalan secara konstruktif.

BKPRMI pun mengajak seluruh pihak untuk menjaga ruang akademik sebagai tempat bertukar pikiran secara sehat, sehingga perbedaan pandangan dapat menjadi energi positif bagi kemajuan bangsa dan kematangan demokrasi Indonesia.