Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install

BNPT Perkuat Tata Kelola Deradikalisasi, Jamin Pendampingan Eks Napiter

3 min read
BNPT Perkuat Tata Kelola Deradikalisasi, Jamin Pendampingan Eks Napiter
Kepala BNPT, Eddy Hartono dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD) Tingkat Pusat terhadap Mantan Narapidana Terorisme Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan BNPT bersama Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dan Densus 88 AT Polri pada 18 hingga 19 November 2026 di Jakarta (dok. BNPT)
  • BNPT memperkuat koordinasi, pemutakhiran data, serta monitoring dan evaluasi deradikalisasi bagi mantan napiter.

  • Rapat koordinasi membahas percepatan RAD dan keterlibatan lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat.

  • Deradikalisasi diarahkan berkesinambungan melalui klaster identifikasi dan pembinaan hingga reintegrasi sosial.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat tata kelola pelaksanaan deradikalisasi melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemutakhiran data mantan narapidana terorisme (napiter), serta monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan intervensi deradikalisasi berjalan terpadu, tepat sasaran, dan berkesinambungan hingga proses reintegrasi sosial di tengah masyarakat.

Penguatan tersebut menjadi arahan Kepala BNPT, Eddy Hartono dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD) Tingkat Pusat terhadap Mantan Narapidana Terorisme Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan BNPT bersama Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dan Densus 88 AT Polri pada 18-19 November 2026 di Jakarta.

  1. 1. Tiga langkah strategis yang harus menjadi perhatian seluruh anggota TKPD

    BNPT Perkuat Tata Kelola Deradikalisasi, Jamin Pendampingan Eks Napiter
    Kepala BNPT, Eddy Hartono dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD) Tingkat Pusat terhadap Mantan Narapidana Terorisme Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan BNPT bersama Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dan Densus 88 AT Polri pada 18 hingga 19 November 2026 di Jakarta (dok. BNPT)

    Dalam arahannya, Kepala BNPT menekankan tiga langkah strategis yang harus menjadi perhatian seluruh anggota TKPD, yakni meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi antarinstansi, melakukan pendataan ulang serta pemetaan mantan napiter secara akurat, dan memperkuat monitoring serta evaluasi terhadap setiap program intervensi yang telah diberikan.

    "Pertama, intensifkan komunikasi dan koordinasi antar instansi, kemudian melakukan pendataan ulang dan pemetaan secara akurat terhadap seluruh mantan napiter. Ketiga, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap setiap program intervensi yang telah diberikan untuk ," kata Eddy dalam pidato sambutannya.

  2. 2. Pemerintah daerah diminta mempercepat penyusunan rencana aksi daerah

    BNPT Perkuat Tata Kelola Deradikalisasi, Jamin Pendampingan Eks Napiter
    Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi (TKPD) Tingkat Pusat terhadap Mantan Narapidana Terorisme Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan BNPT bersama Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dan Densus 88 AT Polri pada 18 hingga 19 November 2026 di Jakarta (dok. BNPT)

    Eddy juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

    Dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme dapat menjangkau lingkungan masyarakat secara lebih luas.

    Sementara, Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, deradikalisasi merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian/lembaga. Selain BNPT, peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, serta unsur masyarakat diperlukan untuk mendukung keberhasilan proses deradikalisasi.

    "Saya kira memang koordinasi di antara kementerian lembaga ini menjadi kunci karena persoalan deradikalisasi tidak semata-mata menjadi tugas dari BNPT," ujarnya.

  3. 3. Urgensi kesinambungan deradikalisasi dari hulu hingga hilir

    Ilustrasi teroris. IDN Times/Mardya Shakti
    Ilustrasi teroris. IDN Times/Mardya Shakti

    Dari perspektif pelaksanaan program, Direktur Eksekutif YPP, Khariroh Maknunah, menekankan pentingnya kesinambungan deradikalisasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pelayanan tahanan, pembinaan narapidana terorisme, hingga pendampingan setelah mereka kembali ke masyarakat. YPP berkomitmen mendukung BNPT, Ditjenpas, dan Densus 88 dalam setiap tahapan tersebut.

    Sebagai langkah konkret, rapat koordinasi membahas dua klaster utama. Pertama, Klaster Identifikasi yang berfokus pada penyelarasan alat ukur dan asesmen, indikator penilaian, serta pemetaan dan validasi data mantan napiter. Penguatan aspek ini diperlukan agar kebutuhan dan perkembangan setiap individu dapat diidentifikasi sebagai dasar penentuan program intervensi.

    Kedua, Klaster Pembinaan yang membahas integrasi program lintas instansi, meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan, perlindungan dan pemberdayaan keluarga, akses pendidikan dan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan.

    Melalui penguatan kedua klaster tersebut, TKPD diharapkan mampu mendorong pelaksanaan deradikalisasi yang lebih terarah, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyelarasan intervensi, hingga pemantauan keberlanjutan program. Pendekatan ini juga menempatkan dukungan keluarga dan lingkungan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses reintegrasi sosial mantan napiter.

    TKPD merupakan forum koordinasi, pemantauan, dan evaluasi yang melibatkan instansi terkait untuk menyelaraskan informasi, memetakan kontribusi program, memperjelas pembagian peran, serta merumuskan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme.

    Melalui penguatan koordinasi dan integrasi program ini, BNPT mendorong deradikalisasi tidak berhenti pada proses pembinaan, tetapi berlanjut pada penguatan kapasitas individu, ketahanan keluarga, kemandirian ekonomi, dan penerimaan sosial. Dengan demikian, proses reintegrasi dapat berlangsung secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap paham radikal terorisme.

Related Articles

See More